Mojokerto, Suararepublik.id – Momen haru mewarnai kehadiran Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat dalam Konferensi Sungai Indonesia di Mojokerto, Senin (27/7/2026). Saat menyampaikan pidatonya, Jumhur tampak menitikkan air mata ketika membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya, Jumhur menegaskan bahwa program MBG lahir untuk membantu masyarakat yang masih kesulitan memperoleh makanan bergizi. Menurutnya, niat kemanusiaan di balik program tersebut tidak sepatutnya menjadi sasaran cibiran.
“Memberi makan orang yang lapar adalah tindakan yang mulia. Jangan sampai niat baik itu justru dihina,” kata Jumhur dengan suara bergetar dan menahan tangis.
Usai acara, Jumhur menjelaskan bahwa kritik terhadap pelaksanaan program tetap diperlukan apabila ditemukan adanya penyimpangan. Namun, ia menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak tujuan utama dari Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, berbagai program pemerintah memiliki potensi penyimpangan apabila pengawasan tidak berjalan optimal. Karena itu, langkah yang tepat adalah menindak pihak yang terbukti melanggar, bukan menghentikan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau ada penyimpangan, tindak pelakunya. Program yang bertujuan membantu masyarakat jangan sampai dikorbankan,” ujarnya.
Jumhur juga menilai masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian negara, khususnya mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ia menyebut Program MBG menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi sekaligus membantu kelompok rentan.
Di akhir pernyataannya, Jumhur menegaskan dirinya siap berada di barisan terdepan untuk membela kebijakan yang menurutnya memiliki tujuan kemanusiaan dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan publik dan memunculkan beragam respons di media sosial. Sebagian pihak mendukung pandangan Jumhur bahwa tujuan kemanusiaan program harus dipisahkan dari dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, sebagian lainnya menilai evaluasi terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis tetap harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
Program Makan Bergizi Gratis hingga kini masih menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang mendapat perhatian luas. Selain diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, pelaksanaannya juga terus diawasi agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
(Tto)