Jakarta, Suararepublik.id – Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara dan bertemu langsung dengan jajaran pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), Rabu (5/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan momen berharga karena dihadiri langsung Ketua DPRD DKI Jakarta bersama jajaran pimpinan UKPD. Ia menyebut sekitar 95 persen pimpinan UKPD hadir dalam kegiatan tersebut.
“Ini menjadi momen yang langka dan berharga bagi kami untuk bisa bertemu langsung dengan Ketua DPRD DKI Jakarta. Kehadiran hampir seluruh pimpinan UKPD menunjukkan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” ujar Iyan.
Iyan juga mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk terus menjaga kesehatan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ditegaskan bahwa aparatur pemerintah memiliki amanah untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam melayani masyarakat.
“Kesehatan penting agar kita bisa terus bekerja dan bermanfaat bagi orang lain. Orang yang datang kepada kita bukanlah kebetulan, tetapi Allah mengutus mereka agar permasalahan yang dihadapi dapat kita bantu selesaikan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari program silaturahmi dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah kota di seluruh wilayah DKI Jakarta.
“Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Saya memang memprogramkan kunjungan ke seluruh wali kota di DKI Jakarta agar terjalin silaturahmi dan kolaborasi yang lebih baik,” kata Suhud.
Menurutnya, Jakarta menjadi kiblat bagi banyak daerah di Indonesia sehingga kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran Jakarta sangat besar, sementara sebagian besar anggaran daerah sudah bersifat mandatory spending sehingga ruang fiskal menjadi terbatas.
“Setiap pembahasan anggaran di luar kebutuhan wajib selalu terasa kurang. Karena itu kita harus berkolaborasi agar anggaran yang ada benar-benar terserap untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Suhud menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan masyarakat secara langsung. Oleh sebab itu, peran Dewan Kota, LMK, RT, dan RW sangat penting sebagai jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah.
Ia juga menyoroti berbagai isu strategis di Jakarta Utara, seperti transportasi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan yang membutuhkan penanganan bersama.
“Kolaborasi ini sangat penting, apalagi Jakarta Utara memiliki banyak isu yang harus diselesaikan bersama. Contohnya persoalan kontainer yang setiap tahun memicu aksi unjuk rasa. Semua pihak harus berkolaborasi agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi tindakan anarkis,” pungkasnya.
(Tto)