Jakarta, Suararepublik.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih akan berbagi tugas untuk mengikuti rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Menurut Pratikno, pelaksanaan upacara kemerdekaan tahun ini tidak hanya dipusatkan di Jakarta. Sejumlah menteri akan turun langsung ke berbagai daerah untuk mengikuti upacara sekaligus mengawal isu strategis sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Pratikno seusai memimpin rapat koordinasi penanganan darurat pascagempa bumi di Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8/2026).
Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
“Perlu kami sampaikan juga, kita akan membagi tugas ke lapangan dan kemudian kita besok, akan upacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut upacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah,” kata Pratikno.
Ia menjelaskan, pembagian tugas tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah pusat dapat mengawal berbagai persoalan penting di daerah. Meski para menteri berada di lokasi berbeda, koordinasi antarkementerian tetap berjalan.
“Jadi kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda,” ujarnya.
Pemerintah Bentuk Posko Nasional Pascagempa
Selain membahas pelaksanaan HUT ke-81 RI, Pratikno juga menyampaikan langkah pemerintah dalam menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang wilayah NTT.
Pemerintah pusat segera membentuk posko nasional untuk mengoordinasikan penyaluran bantuan, termasuk logistik dari Jakarta maupun sejumlah daerah lainnya.
“Tadi sudah disampaikan, ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional,” jelas Pratikno.
Ia mengatakan bantuan logistik yang dikirim dari berbagai wilayah akan terlebih dahulu dikonsolidasikan di Halim, Jakarta, sebelum didistribusikan ke wilayah terdampak di NTT.
“Nanti Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini,” imbuhnya.
Dalam masa tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan penyelamatan warga yang terdampak serta pemulihan fasilitas dan infrastruktur utama yang mengalami kerusakan.
Pratikno menyebut sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian, mulai dari jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik hingga jaringan internet.
“Dalam tahap tanggap darurat ini, yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet dan lain-lain, itu recover dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tuturnya.
Pemerintah Dorong Ketangguhan Hadapi Bencana
Lebih lanjut, Pratikno menegaskan penanganan bencana tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pemerintah akan melanjutkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkelanjutan untuk memulihkan wilayah yang terdampak.
Ia juga menekankan pentingnya membangun pemerintah daerah, masyarakat, dan infrastruktur yang lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
“Bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun Pemda yang tangguh, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” ungkapnya.
Pratikno menambahkan, kehadiran sejumlah pejabat pemerintah pusat di NTT menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi penanganan bencana. Setiap kementerian diminta mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganannya berjalan.
“Pemerintah pusat ini benar-benar full team hadir ke sini. Hadir ke sini. Masing-masing menanyakan ada problem apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya,” katanya.
Menurut Pratikno, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting karena dukungan sumber daya pemerintah pusat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan darurat sekaligus proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Jadi, sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena memang resources pusat untuk tanggap darurat dan juga rehab-rekon ini sangat besar,” pungkasnya.
(Red)