New Delhi, Suararepublik.id – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menghadiri Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, pada 17-18 Agustus 2026.
Saat menghadiri Peringatan HUT ke-81 RI di Kedutaan Besar RI New Delhi, Menteri Jumhur menyampaikan bahwa kekuatan dunia yang sedang bangkit kini menerjemahkan tata kelola iklim ke dalam daya saing dan keamanan global.
Menurut Menteri Jumhur, Indonesia bersama Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan negara lain di platform BRICS tidak lagi sekadar menjadi penerima aturan atau rule-taker dari rezim iklim. Indonesia kini telah bertransformasi menjadi pembentuk aturan atau rule-shaper.
“Lanskap geopolitik global saat ini menuntut pergeseran paradigma mendasar dalam cara negara-negara berkembang menyikapi isu lingkungan,” kata Menteri Jumhur.
Ia menilai selama beberapa dekade negosiasi iklim internasional didominasi oleh beban kewajiban tanpa diimbangi dukungan finansial dan teknologi memadai dari negara maju. Namun dinamika itu bergeser seiring kebangkitan ekonomi kawasan selatan global atau Global South.
“Kekuatan ekonomi baru tidak lagi melihat isu keberlanjutan sebagai pembatas pertumbuhan, melainkan sebagai fondasi utama arsitektur ekonomi masa depan yang lebih kokoh dan mandiri,” jelas Menteri Jumhur.
Dalam forum tersebut, Menteri Jumhur memaparkan sejumlah poin strategis posisi Indonesia dan aliansi BRICS:
1.Aksi iklim sebagai pengungkit ekonomi
Aksi iklim bukan pusat biaya, melainkan pengungkit daya saing industri. Meliputi pengolahan mineral kritis, rantai pasok kendaraan listrik, manufaktur terbarukan, dan pasar karbon. Kebijakan iklim kini bertemu langsung dengan strategi ekonomi.
2. Lingkungan sebagai isu keamanan
Tata kelola lingkungan adalah masalah keamanan nasional dan regional. Integritas hutan dan air, ketahanan pangan dan energi, serta ketahanan terhadap perpindahan penduduk akibat perubahan iklim adalah aset strategis.
3. BRICS sebagai penentu tata kelola global
Dengan porsi besar populasi global, emisi, dan PDB, kredibilitas BRICS terhadap iklim akan membentuk klaim lebih luas untuk mereformasi tata kelola global.
“Indonesia berharap kepemimpinan iklim di antara kekuatan yang sedang bangkit bukan sebagai beban yang ditanggung bersama, melainkan sebagai peluang kompetitif dan strategis yang harus diraih bersama,” tegas Menteri Jumhur.
Ia optimis melalui keikutsertaan aktif di BRICS, Indonesia dapat menjalin kerja sama konkret yang saling menguntungkan. Sekaligus memastikan transisi hijau global berjalan adil bagi negara-negara berkembang.
Dalam kegiatan ini Menteri LH didampingi Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Ary Sudijanto, Direktur Pengurangan Sampah dan Ekonomi Sirkular Agus Rusly, Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Dasrul Chaniago, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim Irawan Asaad, dan Tenaga Ahli Menteri LH Bidang Diplomasi Luar Negeri Teguh Santosa.
(Red)