Jakarta, Suararepublik.id – Rocky Gerung resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Usai pelantikan, Rocky menjelaskan bahwa Wantimpres memiliki peran memberikan pertimbangan kepada Presiden, khususnya dalam melihat arah dan dampak dari kebijakan pemerintah.
Menurut Rocky, Presiden Prabowo menekankan bahwa Wantimpres memiliki kedudukan yang bersifat etis, bukan teknis. Karena itu, anggota Wantimpres dituntut mampu melihat berbagai dampak yang muncul dari kebijakan pemerintah.
“Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis, kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan,” kata Rocky seusai pelantikan.
Rocky mengatakan, fungsi tersebut juga berkaitan dengan pengawasan terhadap arah kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan visi dan janji politik Presiden Prabowo.
“Kita mengawasi arah dari kebijakan supaya sesuai dengan janji Presiden pada waktu kampanye, sesuai dengan tema yang diinginkan oleh Presiden,” ujarnya.
Selain memberikan pertimbangan dari sisi etis, Rocky menyebut Wantimpres juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan dinamika politik dan kebudayaan.
Menurut dia, anggota Wantimpres dapat memantau situasi politik dan kebudayaan sebagai bagian dari bahan pertimbangan bagi Presiden.
“Tentu ada fungsi yang lebih politis, yaitu memonitor situasi politik, memonitor situasi kebudayaan. Jadi semua hal yang akan dibicarakan di dalam Dewan didasarkan pada tanggung jawab etis dari masing-masing anggota, bukan tanggung jawab kelompok, tanggung jawab etis,” katanya.
Rocky menegaskan, Wantimpres bukan lembaga yang bertugas menjawab atau menangani persoalan teknis sehari-hari yang dihadapi Presiden. Peran lembaga tersebut lebih diarahkan pada kemampuan melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap jalannya program pemerintah.
“Semacam oversight committee, dalam perusahaan namanya oversight committee. Tapi, karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, anggota Wantimpres juga harus mampu menyampaikan secara terbuka apabila terdapat persoalan dalam persepsi publik terhadap pemerintah serta bagaimana pemerintah merespons persepsi tersebut.
“Dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri,” kata Rocky.
(Ris)