Jakarta,suararepublik.id–Ketua Cilincing Bersatu (Ciber) Ajid Durohim menyoroti rencana pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa Pantura Jawa yang membentang hingga Jawa Timur. Ia menegaskan proyek strategis nasional itu jangan sampai mematikan mata pencaharian nelayan.
Hal itu disampaikan Ajid dalam diskusi Program Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) bersama nelayan di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (14/10).
“Rencana Giant Sea Wall itu akan membangun sampai Jawa Timur dan mungkin tidak ada untuk nelayan. Tapi bukan berarti pembangunan ini harus berhenti,” ujar Ajid.
Menurut Ajid, pembangunan tetap harus berjalan, namun dampak sosial dan ekonominya harus dimitigasi secara adil.
Ia menyebut ada dua dampak langsung yang paling dikeluhkan nelayan. Pertama, ikan di pinggir habis. Kedua, ruang tangkap menyempit sehingga nelayan harus memutar jauh dan biaya BBM naik drastis.
“Ikan tuh lebih ke pinggir, habis. Yang kedua, biasanya kan ketika dibangun sesuatu, ada semacam kompensasi,” katanya.
Ajid juga mengkritisi penyaluran program kompensasi yang selama ini dinilai salah sasaran.
“Kami punya program pendukung untuk nelayan banyak, tapi yang diperhatikan justru bukan kita. Contoh kalau Januari-Februari kapan dibagi? Ada lampu tambak ikan baru, ada lagi di kolam Muara Baru,” ujarnya.
Dalam forum sosialisasi di Kelurahan Kalibaru, BOPPJ menegaskan programnya berfokus pada strategi integrasi sosial dan mitigasi dampak Giant Sea Wall.
Pemerintah Kelurahan Kalibaru bersama BOPPJ aktif menggelar forum untuk menyelaraskan percepatan pembangunan fisik dengan kesiapan sosial komunitas nelayan tradisional.
Ada 4 poin utama pendekatan BOPPJ untuk nelayan Kalibaru:
1. Strategi Integrasi Sosial
Agar proyek pencegahan banjir rob dan abrasi tidak mematikan mata pencaharian nelayan, melainkan berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi lokal.
2. Mitigasi Ruang Tangkap & Akses Melaut
Menjawab keluhan nelayan soal penyempitan jalur pelayaran dan bengkaknya biaya BBM akibat memutar jalur tanggul. BOPPJ mengoordinasikan solusi akses layak bagi perahu nelayan.
3. Wacana Kampung Nelayan Merah Putih & SPBN
Muncul dorongan untuk menghadirkan program Kampung Nelayan Merah Putih dan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk memangkas beban operasional nelayan Kalibaru.
4. Pemberdayaan Terpadu
Melibatkan dana CSR perusahaan pelaksana proyek untuk kompensasi berkelanjutan, pelatihan praktis, bantuan sarana prasarana, hingga perlindungan ekosistem pesisir.
Ajid menambahkan, selain kompensasi, yang paling dibutuhkan warga adalah pemberdayaan potensi lokal agar bisa bekerja di dalam proyek tersebut.
Menurutnya, proyek raksasa ini harus menjadi peluang ekonomi tambahan bagi keluarga pesisir, bukan hanya menjadi penonton.
“Di tambahkan pemberdayaan potensi lokal untuk memberi kesempatan kepada masyarakat agar bisa bekerja dalam project tersebut sebagai income tambahan keluarga. Warga pesisir harus dapat kesempatan kerja di proyek itu,” pungkas Ajid.