Jakarta, suararepublik.id – Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sejak 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut memuat sejumlah ketentuan mengenai hak pekerja dan buruh, mulai dari perjanjian kerja, upah minimum hingga aturan kerja lembur.
Dalam aturan terbaru tersebut, perusahaan tidak bisa sembarangan meminta pekerja untuk bekerja melebihi waktu kerja normal. Pasalnya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemberi kerja sebelum memberlakukan jam kerja lembur.
Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 116 UU Nomor 27 Tahun 2026. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan lembur harus mendapatkan persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan serta didasarkan pada perintah perusahaan, baik secara tertulis maupun melalui media digital.
“Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan; b. ada perintah dari Pemberi Kerja secara tertulis dan/atau melalui media digital,” demikian bunyi Pasal 116 ayat (1).
Sementara itu, Pasal 115 ayat (2) mengatur batas waktu kerja normal bagi pekerja. Ketentuannya dibagi menjadi dua sistem, yakni tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja, serta delapan jam sehari dan 40 jam seminggu untuk lima hari kerja.
Selain mengatur persyaratan, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga membatasi durasi maksimal pelaksanaan kerja lembur. Berdasarkan Pasal 116, pekerja hanya diperbolehkan menjalani lembur paling lama empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu.
“Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) Hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) Minggu,” bunyi ketentuan tersebut.
Perusahaan Wajib Membayar Upah Lembur
Tidak hanya membatasi waktu kerja, regulasi ini juga mewajibkan perusahaan memberikan upah tambahan kepada pekerja yang menjalankan lembur.
Mengacu Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3), pembayaran upah lembur dihitung berdasarkan jumlah jam kerja tambahan. Untuk satu jam pertama, pekerja berhak menerima upah sebesar 1,5 kali upah sejam. Sementara setiap jam berikutnya dibayarkan sebesar dua kali upah sejam.
Adapun dasar penghitungan upah per jam ditentukan dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, kemudian dibagi 173.
“Perhitungan Upah 1 (satu) jam didasarkan pada Upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173 (seratus tujuh puluh tiga),” demikian bunyi Pasal 116 ayat (3).
Ketentuan pembayaran upah tambahan juga berlaku bagi pekerja yang menjalankan tugas pada hari istirahat mingguan maupun hari libur resmi.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 125 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Perusahaan diwajibkan membayar upah lembur apabila mempekerjakan buruh pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.
Untuk pekerja dengan sistem enam hari kerja dan total 40 jam dalam seminggu, Pasal 125 ayat (3) menetapkan perhitungan upah lembur sebagai berikut:
• Jam pertama hingga jam ketujuh dibayar dua kali upah sejam.
• Jam kedelapan dibayar tiga kali upah sejam.
• Jam kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas dibayar empat kali upah sejam.
Sementara apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah lemburnya mengalami penyesuaian.
Untuk kondisi tersebut, jam pertama hingga kelima dibayar dua kali upah sejam, jam keenam dibayar tiga kali upah sejam, sedangkan jam ketujuh, kedelapan, dan kesembilan dibayar empat kali upah sejam.
Adapun bagi pekerja yang menerapkan sistem lima hari kerja dengan total 40 jam dalam seminggu, perhitungan upah lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi diatur dalam Pasal 125 ayat (4).
Ketentuannya, jam pertama hingga kedelapan dibayar dua kali upah sejam, jam kesembilan dibayar tiga kali upah sejam, sedangkan jam kesepuluh hingga kedua belas dibayar empat kali upah sejam.
Dasar penghitungan upah lembur tersebut tetap mengacu pada upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173.
“Perhitungan Upah 1 (satu) jam didasarkan pada Upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173 (seratus tujuh puluh tiga),” bunyi Pasal 125 ayat (5).
Perusahaan yang Melanggar Terancam Sanksi
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur konsekuensi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan kerja lembur.
Berdasarkan Pasal 117 ayat (1), pemberi kerja yang melanggar persyaratan pelaksanaan lembur sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan perizinan berusaha.
Tak hanya sanksi administratif, perusahaan yang tidak membayarkan upah lembur kepada pekerja juga dapat menghadapi konsekuensi pidana.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 281 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mengatur sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran upah lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2).
Merujuk Pasal 281 ayat (1), pemberi kerja yang terbukti tidak membayar upah lembur sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut terancam pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp10 juta atau kategori II.
Sementara itu, apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, sanksi denda yang dikenakan jauh lebih besar.
“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV (Rp 200 juta) dan paling banyak kategori VI (Rp 2 miliar),” demikian bunyi Pasal 281 ayat (2).
Dengan berlakunya aturan tersebut, pelaksanaan kerja lembur tidak hanya harus memperhatikan persetujuan pekerja dan batas maksimal waktu kerja, tetapi juga kewajiban perusahaan dalam memberikan kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
(Ris)

