Jakarta, suararepublik.id – Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu secara resmi menyatakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2026-2029 mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas kelompok, serta rekam jejaknya dalam memperjuangkan aspirasi pekerja, mengawal transformasi BUMN, dan merespons berbagai persoalan strategis perekonomian nasional.
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menilai, Sufmi Dasco Ahmad yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI memiliki kapasitas komunikasi politik dan kemampuan membangun koordinasi antarlembaga yang dibutuhkan dalam mendukung pemerintahan. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, mengatakan dukungan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik, melainkan juga melihat pengalaman dan keterlibatan Dasco dalam sejumlah persoalan yang menyangkut kepentingan pekerja, stabilitas ekonomi, serta masa depan BUMN.
Menurutnya, Dasco merupakan salah satu figur politik yang mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok kepentingan, mulai dari organisasi pekerja dan buruh, pemerintah, DPR, hingga kalangan dunia usaha.
“Sebagai organisasi yang mewakili kepentingan pekerja BUMN, kami melihat Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman, kapasitas komunikasi, dan kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi kami untuk memberikan dukungan agar beliau dapat mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Arief Poyuono.
Berpihak pada Aspirasi dan Perlindungan Pekerja
Salah satu pertimbangan utama FSP BUMN Bersatu adalah keterlibatan Dasco dalam membangun komunikasi dengan kalangan pekerja dan serikat buruh, khususnya terkait persoalan perlindungan ketenagakerjaan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), sistem pengupahan, dan kesejahteraan pekerja.
Dalam berbagai forum dialog dengan organisasi pekerja, Dasco dinilai mampu mengambil peran sebagai komunikator sekaligus mediator antara aspirasi buruh, pemerintah, DPR, dan pengusaha.
Pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, misalnya, Dasco membuka ruang bagi organisasi buruh untuk terlibat dalam penyusunan masukan terhadap revisi regulasi ketenagakerjaan. Ia mendorong serikat pekerja membentuk tim yang solid agar berbagai aspirasi, termasuk kepastian kerja dan persoalan sistem outsourcing, dapat diperjuangkan melalui proses legislasi.
FSP BUMN Bersatu juga memberikan perhatian terhadap keterlibatan Dasco dalam proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Dalam pandangan organisasi tersebut, proses legislasi itu menjadi salah satu momentum penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja.
Setelah pengesahan undang-undang tersebut, Dasco juga menemui langsung massa buruh yang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI, Senayan. Sikap tersebut dinilai mencerminkan pentingnya komunikasi langsung antara lembaga legislatif dan masyarakat pekerja.
Selain persoalan regulasi, Dasco turut memfasilitasi koordinasi pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK pada Juni 2026. Forum tersebut mempertemukan unsur serikat pekerja, kementerian terkait, perwakilan pemerintah, serta aparat kepolisian untuk mencari solusi menghadapi potensi gelombang PHK di berbagai sektor industri.
Dalam isu pengupahan dan kesejahteraan, Dasco juga dinilai memberikan ruang bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi mengenai sistem pengupahan nasional, jaminan pesangon, dan perlindungan pekerja rentan. Perhatian tersebut tidak hanya menyangkut pekerja formal, tetapi juga pengemudi transportasi daring, pekerja platform digital, pekerja media, dan buruh perempuan.
Bagi FSP BUMN Bersatu, kemampuan menyerap dan mengomunikasikan aspirasi pekerja merupakan salah satu karakter penting yang harus dimiliki seorang pemimpin nasional.
Dorong Kemandirian Pasar Modal Indonesia
Pertimbangan kedua yang menjadi perhatian FSP BUMN Bersatu adalah sikap Dasco dalam merespons dinamika pasar modal nasional, khususnya terkait evaluasi dan rencana reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Di tengah tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kekhawatiran investor terhadap penilaian lembaga indeks internasional, Dasco menyampaikan pentingnya memperkuat kemandirian pasar modal Indonesia.
Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan pasar modal nasional untuk bersatu melakukan pembenahan tata kelola, transparansi, serta kredibilitas pasar saham Indonesia.
Dalam pernyataannya, Dasco juga melontarkan gagasan agar Indonesia mampu membangun sistem pemeringkatan pasar modal secara mandiri.
“Di Bursa kita, bersama akan kita buat dan tentukan rating kita sendiri. Kita bersatu, bergerak dan berjuang. Menuju Bangsa Pemenang!” demikian pernyataan Dasco yang menjadi perhatian dalam dinamika pasar modal nasional.
FSP BUMN Bersatu menilai sikap tersebut mencerminkan pentingnya kemandirian ekonomi dan kepercayaan terhadap fundamental perekonomian nasional. Namun, kemandirian tersebut harus tetap dibangun melalui peningkatan kualitas tata kelola, keterbukaan informasi, perlindungan investor, dan standar transparansi yang dapat dipercaya oleh pasar internasional.
Organisasi pekerja itu juga menilai perhatian Dasco terhadap stabilitas pasar modal menunjukkan bahwa ia memahami keterkaitan antara sektor keuangan, investasi, dan keberlangsungan perusahaan nasional, termasuk BUMN.
Memahami Transformasi BUMN dan Peran Strategis Danantara
Pertimbangan ketiga berkaitan dengan keterlibatan Dasco dalam proses transformasi kelembagaan BUMN dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
FSP BUMN Bersatu memandang transformasi BUMN merupakan agenda strategis yang menentukan arah pengelolaan aset negara, penguatan investasi nasional, serta peningkatan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian Indonesia.
Dalam proses revisi Undang-Undang BUMN pada 2025, Dasco dinilai memiliki peran dalam mengawal proses legislasi yang menjadi landasan pembentukan Danantara. Perubahan kelembagaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menata pengelolaan investasi dan aset negara agar lebih terintegrasi.
Selain itu, Dasco juga terlibat dalam komunikasi dan koordinasi lintas lembaga terkait pembagian fungsi antara lembaga penyelenggara BUMN dan Danantara.
Peran koordinatif tersebut berlanjut dalam berbagai pembahasan mengenai percepatan investasi, tata kelola sumber daya alam, penyederhanaan perizinan, serta penguatan kontribusi perusahaan negara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam menghadapi dinamika pasar saham perusahaan BUMN, Dasco juga pernah mengoordinasikan pertemuan dengan jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pimpinan BP BUMN, Danantara, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pembahasan tersebut antara lain menyangkut evaluasi kondisi saham perbankan BUMN dan kemungkinan langkah pembelian kembali saham atau buyback untuk menjaga stabilitas pasar.
Bagi FSP BUMN Bersatu, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Dasco memahami pentingnya koordinasi kebijakan antara pemerintah, DPR, regulator, dan pengelola perusahaan negara.
Ketua Harian FSP BUMN Bersatu, Djusman H. Umar, menilai TRANSFORMASI BUMN dan Danantara harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat, termasuk para pekerja yang selama ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan perusahaan negara.
Menurutnya, perubahan kelembagaan dan pengelolaan investasi negara harus berjalan seiring dengan penguatan profesionalisme, kepastian kerja, perlindungan hak pekerja, serta peningkatan kesejahteraan karyawan BUMN.
Dinilai Mampu Menjadi Penghubung Pemerintah dan Aspirasi Rakyat
FSP BUMN Bersatu berpandangan bahwa tantangan pemerintahan ke depan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, stabilitas keuangan, dan penguatan daya saing nasional.
Dalam konteks tersebut, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi politik secara efektif sekaligus menjembatani kepentingan berbagai kelompok masyarakat.
Pengalaman Dasco di lembaga legislatif dinilai memberikan pemahaman terhadap proses ketatanegaraan, mekanisme pengambilan keputusan politik, serta hubungan kerja antara DPR dan pemerintah.
Kemampuan tersebut dianggap relevan untuk mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menjalankan program pembangunan nasional yang membutuhkan koordinasi lintas sektor dan dukungan politik yang kuat.
FSP BUMN Bersatu menegaskan bahwa dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad merupakan aspirasi dan pandangan politik organisasi yang didasarkan pada penilaian terhadap rekam jejak serta kapasitas kepemimpinannya.
“Harapan kami, Indonesia ke depan memiliki kepemimpinan nasional yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga mampu memahami persoalan pekerja, dunia usaha, BUMN, dan kepentingan ekonomi nasional. Kami melihat Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman dan kapasitas untuk mengambil peran tersebut,” demikian sikap FSP BUMN Bersatu.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menyatakan dukungan penuh kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2026-2029 mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
(Ida)

