Cikarang,suararepublik.id–PT Epson Indonesia bungkam terkait 3 tuntutan tegas yang dilayangkan Koalisi Buruh Perjuangan Indonesia (KBPBI) dalam aksi solidaritas di depan pabriknya beberapa waktu lalu.
Saat tim media Suararepublik.id mendatangi PT Epson Indonesia untuk meminta konfirmasi dan hak jawab, awak media justru hanya dihadapkan dengan petugas security penjaga keamanan. Pihak security menolak kedatangan media dan tidak memberikan akses konfirmasi ke manajemen.
“Kami hanya bertugas menjaga keamanan di PT ini, terkait pemberitaan kami tidak berhak dan tidak berwenang dalam memberikan keterangan, kami pun tidak tau menahu itu urusan pihak atas,” ujar salah satu petugas security kepada awak media, Senin (16/11/2026).
Pihak security berdalih atasan sedang rapat rutin bulanan. Awak media kemudian meminta untuk dipertemukan dengan pihak HRD / Humas, demi keseimbangan berita dan memberikan hak jawab kepada PT Epson atas apa yang telah dituduhkan sebelumnya.
Namun setelah lama menunggu, tidak ada keterangan maupun pemberitahuan apapun dari security tersebut kepada awak media Suararepublik.id.
Padahal, ada 3 tuntutan yang sebelumnya disampaikan KBPBI yang butuh dijawab oleh pihak perusahaan:
Pertama, Mendesak Gelar Perkara di Kepolisian.
KBPBI meminta Mabes Polri dan Polda Metro Jaya segera gelar perkara kasus pidana dugaan union busting terhadap pengurus FSPGI PT Epson Indonesia.
Kedua, Usut Tuntas Dugaan Kekerasan Seksual dan Transaksi Jabatan.
KBPBI membongkar dugaan praktik transaksi status hubungan kerja PKWTT dengan tebusan uang tunai jutaan rupiah dan/atau hubungan seksual (staycation) yang diduga dilakukan oknum manajer dan menyeret Presiden Direktur.
Ketiga, Boikot Produk Epson.
KBPBI mengancam akan memboikot seluruh produk komersial Epson di dalam dan luar negeri jika hak normatif pekerja terus diabaikan dan oknum pelaku tidak dipecat.
Ironisnya, sebelum mendatangi lokasi, media sempat melakukan konfirmasi ke pihak HRD melalui pesan WhatsApp. Namun tak berselang lama, nomor wartawan tersebut diketahui telah diblokir oleh salah satu HRD PT Epson tersebut.
Sikap bungkam dan pemblokiran ini dinilai sebagai bentuk tidak adanya itikad baik dari PT Epson untuk memberikan klarifikasi kepada publik, padahal media telah memberikan ruang hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak PT Epson Indonesia belum memberikan keterangan resmi apapun terkait 3 tuntutan KBPBI tersebut. Redaksi Suararepublik.id masih membuka ruang hak jawab kepada pihak PT Epson Indonesia.
(Nuy)

