Kota Bekasi, suararepublik.id – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kerja sama operasi (KSO) pengelolaan sumur minyak bersama Pertamina EP periode 2009-2024. Tri Adhianto sedianya dimintai keterangan oleh penyidik Kejagung pada Selasa (17/11/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa Tri tidak hadir dalam agenda pemeriksaan yang telah dijadwalkan tersebut.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir,” ujar Anang, Selasa (17/11/2026).
Anang menjelaskan, pihak Tri telah mengirimkan surat kepada Kejagung untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaan pada pekan depan.
“Ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” sambung Anang.
Terkait perkara tersebut, Anang menerangkan bahwa penyidikan berfokus pada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan KSO pengelolaan sumur-sumur minyak di wilayah Bekasi.
Menurutnya, terdapat sejumlah ketentuan dan persyaratan yang diduga tidak dipenuhi dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Padahal, berdasarkan regulasi yang berlaku, kerja sama dengan perusahaan asing semestinya turut melibatkan perusahaan lokal, termasuk badan usaha milik daerah (BUMD).
Selain itu, Anang menyebut terdapat dugaan pengabaian sejumlah persyaratan perizinan, termasuk persetujuan DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Mekanisme-mekanisme syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan,” kata Anang kepada wartawan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.
Ia menambahkan, dugaan penyimpangan dalam kerja sama tersebut berdampak pada kerugian sejumlah pihak. Tidak hanya perusahaan daerah, Pertamina juga disebut ikut mengalami kerugian akibat pelaksanaan kerja sama yang berujung defisit.
“Sehingga terjadi kerugian. Yang harusnya ini malah kerugian, akhirnya defisit. Uang itu yang rugi tidak hanya Perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” ungkapnya.
Sementara itu, PT Pertamina EP menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan siap memberikan dukungan terhadap penanganan perkara tersebut.
Manager Communication Relations PT Pertamina EP, Pinto Budi Bowo Laksono, menegaskan bahwa perusahaan senantiasa menjalankan kegiatan operasional dan bisnis dengan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas.
Dia juga menyampaikan bahwa prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan.
Pinto menjelaskan, PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda, yang sebelumnya bernama PD Migas Kota Bekasi, merupakan mitra KSO Pertamina EP untuk pengelolaan Lapangan Jatinegara.
Kerja sama antara kedua perusahaan tersebut diketahui masih berlangsung hingga Februari 2026.
(Ris)

