Jakarta, suararepublik.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejumlah pimpinan DPR turut hadir, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan hingga perjalanan legislasi rancangan undang-undang tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan dalam rapat paripurna.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak oleh anggota Dewan dengan menyatakan setuju.

“Setuju,” jawab anggota forum paripurna.

Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang.

Turut hadir mewakili pemerintah dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Sebelumnya, Habiburokhman mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset telah melalui pembahasan dan memperoleh kesepakatan pada pembicaraan tingkat pertama di Komisi III DPR.

Menurutnya, pengesahan regulasi tersebut menjadi momentum penting karena merupakan penantian masyarakat selama 18 tahun.

“Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilainya memiliki peran penting dalam mengawal proses pembentukan regulasi tersebut hingga tahap pengesahan.

Ia mengungkapkan, Dasco telah meminta Komisi III DPR agar mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset sejak Agustus 2025.

“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman.

Ia menambahkan, dorongan untuk mempercepat pembentukan undang-undang tersebut telah disampaikan Dasco kepada pimpinan Komisi III sejak tahun lalu.

“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” terangnya.

Pengesahan UU Perampasan Aset ini menjadi salah satu langkah legislasi penting dalam upaya memperkuat instrumen hukum terkait penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.

 

(Ris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *