Jakarta, suararepublik.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kali ini, penyidik mendalami dugaan penerimaan uang yang melibatkan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH.
Pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui aliran uang kepada GHH maupun pihak yang diduga memberikan uang kepada pejabat Bea Cukai.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik telah memeriksa saksi berinisial UK, yang pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan Cukai I pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 2025.
Pemeriksaan terhadap UK dilakukan untuk menggali informasi mengenai dugaan penerimaan uang oleh GHH.
“Yang bersangkutan didalami soal pengetahuannya mengenai penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh GHH,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sebelumnya, UK telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersebut pada 16 November 2026.
Tak hanya itu, KPK juga memeriksa saksi dari kalangan swasta berinisial SP pada 17 November 2026. Pemeriksaan tersebut difokuskan untuk menelusuri dugaan pemberian uang kepada oknum di lingkungan Bea dan Cukai.
“SP didalami berkaitan dengan dugaan pemberian kepada oknum di Bea dan Cukai, khususnya kepada tersangka GHH,” ujar Budi.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Februari 2026. Dalam operasi tersebut, sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka.
Selanjutnya, pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan penyidikan dengan menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik).
Hingga September 2026, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka terdiri dari sejumlah pejabat Bea dan Cukai serta pihak swasta yang berkaitan dengan perusahaan kargo Blueray Cargo.
Kesembilan tersangka tersebut yakni Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan, serta pemilik Blueray Cargo John Field.
Selain itu, terdapat Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri, Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo, mantan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH, serta pejabat fungsional Bea Cukai Madya berinisial AD.
Pengembangan perkara kembali dilakukan KPK pada 28 Oktober 2026 dengan menerbitkan satu sprindik umum. Penyidik kemudian menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.
Sehari berselang, penggeledahan berlanjut ke enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di wilayah Kudus.
Pada 30 Oktober 2026, tim penyidik kembali melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Semarang.
Serangkaian penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait dugaan kerugian negara pada sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Selain menelusuri dugaan kerugian negara, KPK juga masih mendalami dugaan aliran uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah oknum di lingkungan Bea dan Cukai.
Penyidik terus mengembangkan perkara tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat serta aliran dana yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
(Ris)

