Pekanbaru, Suararepublik.id – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melakukan mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, Sabtu (22/8/2026).
“Pemerintah telah melakukan penyegelan terhadap 4 area dan penghentian operasional pada satu fasilitas industri sebagai tindak lanjut temuan titik panas dan emisi,” kata Menteri Jumhur usai melakukan pemantauan kondisi hutan dan lahan di Riau.
Ia menyebut pemerintah juga telah mengeluarkan surat edaran larangan pembakaran lahan. Penegakan hukum akan terus dilanjutkan melalui sanksi administratif, gugatan perdata, hingga proses pidana jika unsur pelanggaran terpenuhi.
“Upaya pencegahan diperkuat melalui patroli terpadu, pembangunan sekat kanal dan embung, serta sistem peringatan dini. Seluruh proses akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Jumhur di dampingi Kapolda Riau , Guru Besar IPB sekaligus ahli kebakaran hutan dan lahan, Bambang Hero Saharjo juga akan melakukan patroli udara untuk memastikan penanganan karhutla di Riau berjalan baik.
“Hari ini saya mendapatkan laporan sudah ada pemadaman dan pendinginan. Penanganan karhutla di Riau lebih baik dibandingkan provinsi lain seperti Kalimantan dan Sumatera Selatan. Ini berkat kerja sama aparatur pemerintah dan masyarakat yang peduli karhutla,” kata Menteri Jumhur.
Pada Minggu (23/8/2026), Menteri Jumhur dijadwalkan terbang ke Kalimantan untuk memitigasi titik api dan asap di sana. Ia akan berkolaborasi dengan BNPB, BPBD, Pemda, dan masyarakat peduli karhutla untuk menangani krisis akibat musim kemarau panjang dan El Nino.
Di Kampar, Riau, sekitar 4 hektare lahan terbakar dan saat ini sudah dipadamkan serta dalam proses pendinginan.
Secara nasional, data terbaru menunjukkan ada 3.800 titik api. Jumlahnya naik drastis dalam 1-2 hari terakhir. Terdapat 335 perusahaan pemilik konsesi lahan di Kalimantan dan Sumatera yang wilayahnya ditemukan titik api.
“Total ada hampir 85.000 hektare di wilayah konsesi yang terbakar di seluruh Indonesia,” kata Menteri Jumhur.
Ia mengapresiasi mitigasi di Riau yang dilakukan sejak sebelum El Nino, seperti pembangunan sekat kanal dan embung. Hasilnya, kasus karhutla di Riau jauh menurun dibanding tahun sebelumnya.
“Saya ingin peringatkan pemilik konsesi untuk tetap menjalankan janji mitigasi agar tidak terjadi karhutla. KLH akan melakukan verifikasi. Sudah ada perusahaan nakal yang kami segel,” tegasnya.
Menurut Jumhur, jika terbukti ada niat membakar lahan untuk pembukaan dengan cara mudah, konsekuensinya besar. Selain denda dan biaya pemulihan, jika ada unsur kesengajaan maka akan dikenai hukuman pidana.
“Kalau ditemukan mens rea-nya jelas maka akan ditindak tegas hukuman pidana,” pungkas Menteri LH Moh Jumhur Hidayat.
(Ida)