Jakarta, suararepublik.id – Pemerintah memastikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026 akan menyasar pekerja atau buruh dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Saat ini, proses pendataan dan finalisasi calon penerima masih berlangsung di tingkat kementerian sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Airlangga menjelaskan, BSU merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, program tersebut tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan menengah, melainkan diprioritaskan bagi pekerja yang memenuhi batas penghasilan yang telah ditentukan.
“BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah Rp3 sekian juta. Bukan (untuk kelas menengah),” ujar Airlangga.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pekerja di daerah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) relatif tinggi, termasuk DKI Jakarta, untuk memperoleh bantuan tersebut, Airlangga menegaskan bahwa batas nominal penghasilan tetap menjadi acuan utama.
“Pokoknya BSU kan di bawah Rp3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU. Ya, sekarang datanya masih di Kemenaker,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian para pekerja, terutama mereka yang memiliki penghasilan mendekati batas nominal penerima bantuan. Dengan demikian, kepastian mengenai kriteria akhir, mekanisme seleksi, serta daftar penerima masih menunggu hasil pendataan dan verifikasi pemerintah.
Pekerja Bergaji Hingga Rp10 Juta Dapat Insentif PPh 21 DTP
Selain program BSU, pemerintah juga menyiapkan insentif perpajakan bagi pekerja sektor formal melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
Berbeda dengan BSU yang menyasar pekerja berpenghasilan rendah, insentif PPh 21 DTP diberikan kepada pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
Airlangga menyebutkan, kebijakan tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 13 juta pekerja sektor formal di Indonesia.
“Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp10 juta. (Pekerja) di bawah Rp10 juta ada sekitar 13 juta orang,” tutur Airlangga.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli pekerja sekaligus memberikan dukungan ekonomi bagi masyarakat di tengah kebutuhan hidup dan dinamika perekonomian.
Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan Lakukan Validasi Data
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa proses finalisasi data calon penerima BSU 2026 saat ini masih berada di Kementerian Keuangan.
Setelah tahapan tersebut, pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi dan verifikasi terhadap data calon penerima. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima pekerja yang memenuhi persyaratan dan menghindari kesalahan dalam penyaluran.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi nanti. Dari situ baru kita dapat nanti data finalnya seperti apa,” jelas Yassierli.
Proses verifikasi tersebut menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menetapkan daftar penerima secara resmi. Dengan demikian, pekerja diimbau untuk tidak terburu-buru mempercayai informasi mengenai daftar penerima yang belum diumumkan melalui saluran resmi pemerintah.
Siapa Yang Berpeluang Mendapatkan BSU 2026?
Berdasarkan keterangan pemerintah, batas penghasilan menjadi salah satu acuan utama dalam penentuan calon penerima BSU 2026. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa batas penghasilan saja belum cukup untuk memastikan seseorang otomatis mendapatkan bantuan.
Penetapan penerima masih menunggu penyelesaian data, proses verifikasi, serta pengumuman persyaratan dan mekanisme resmi dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Pemerintah diharapkan segera menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kriteria penerima, besaran bantuan, jadwal pencairan, hingga mekanisme pengecekan status penerima.
Kejelasan informasi tersebut penting agar pekerja tidak mengalami kebingungan, khususnya mereka yang berada di wilayah dengan standar upah minimum lebih tinggi seperti DKI Jakarta.
Dengan proses pendataan yang masih berjalan, kepastian penerima BSU 2026 kini bergantung pada hasil finalisasi dan verifikasi lintas kementerian serta BPJS Ketenagakerjaan.
(Tto)