Jakarta, suararepublik.id – Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) mulai mengarahkan penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Penilaian tidak lagi hanya berpatokan pada kelengkapan administrasi dan standar pelayanan informasi, tetapi juga mengukur sejauh mana keterbukaan informasi mendorong transparansi, pengawasan, serta partisipasi publik.
Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, mengatakan badan publik harus mampu membuktikan bahwa informasi yang disediakan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara.
Hal tersebut disampaikan Handoko dalam kegiatan Pembukaan dan Technical Meeting Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, keberadaan regulasi, kelengkapan dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga penggunaan teknologi informasi belum cukup menjadi indikator keberhasilan keterbukaan informasi.
Badan publik juga harus menunjukkan hasil nyata dari kebijakan yang telah dijalankan.
“Badan publik diharapkan tidak hanya menyampaikan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga menunjukkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Handoko.
Ia menjelaskan, melalui tahapan Presentasi Uji Publik, KI Pusat ingin melihat efektivitas strategi dan kebijakan badan publik dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi sekaligus mendorong keterlibatan publik.
Handoko juga menyebutkan, KI Pusat akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Monev 2026. Evaluasi tersebut berpeluang menghasilkan perubahan metode penilaian agar dampak keterbukaan informasi bisa diukur lebih konkret.
“Tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan metode agar dampak keterbukaan informasi dapat diukur secara lebih konkret,” tegasnya.
Perubahan orientasi penilaian ini menempatkan efektivitas kebijakan sebagai salah satu indikator utama. Dengan demikian, badan publik tidak cukup hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus mengintegrasikan keterbukaan informasi ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi serta mendorong penyelenggaraan negara yang transparan dan partisipatif.
Selain itu, Monev 2026 menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan berpedoman pada UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Dalam pelaksanaan Monev tahun ini, KI Pusat melakukan penilaian terhadap 385 badan publik yang terbagi dalam tujuh kategori. Rinciannya meliputi 48 kementerian, 46 lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, 35 lembaga nonstruktural, 38 pemerintah provinsi, 61 badan usaha milik negara (BUMN), 149 perguruan tinggi negeri, serta delapan partai politik.
Proses penilaian diawali dengan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) melalui aplikasi E-Monev oleh masing-masing badan publik. Selanjutnya, KI Pusat melakukan verifikasi terhadap jawaban dan dokumen pendukung yang disampaikan peserta.
Pemeriksaan mencakup kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi publik, pengembangan situs web sebagai sarana pelayanan informasi, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas PPID.
Dari total 385 badan publik yang tercatat sebagai peserta, sebanyak 335 badan publik telah mengisi SAQ atau mencapai 87,01 persen. Sementara itu, 282 badan publik dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Presentasi Uji Publik, atau setara 84,18 persen dari peserta yang telah mengisi SAQ.
Tahun ini, KI Pusat mengusung tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”.
Melalui tema tersebut, Presentasi Uji Publik difokuskan untuk mengukur komitmen pimpinan, efektivitas kebijakan, serta hasil penerapan keterbukaan informasi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Adapun penilaian dibagi menjadi tiga aspek, yakni komitmen dengan bobot 50 persen, kebijakan 25 persen, dan dampak 25 persen. Kehadiran serta keaktifan pimpinan badan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian aspek komitmen.
Sementara itu, hasil Presentasi Uji Publik memiliki kontribusi sebesar 20 persen terhadap nilai akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026.
Untuk menjaga objektivitas dan memperkaya sudut pandang penilaian, KI Pusat melibatkan panelis dari berbagai latar belakang, mulai dari komisioner KI Pusat, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, hingga praktisi.
Dalam presentasi tersebut, badan publik diminta memaparkan visi dan komitmen pimpinan, kebijakan keterbukaan informasi yang terintegrasi dengan tugas dan fungsi kelembagaan, serta bukti dampak dari implementasinya. Dampak yang dinilai meliputi perubahan tata kelola internal hingga manfaat keterbukaan informasi bagi masyarakat.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, turut menegaskan bahwa kebijakan keterbukaan informasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program dan kegiatan badan publik.
“Kebijakan keterbukaan informasi harus terintegrasi dengan program dan kegiatan badan publik sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya,” kata Dery.
Ia menambahkan, setiap badan publik perlu menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat literasi informasi, serta memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
“Badan publik perlu membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu memperbaiki tata kelola kelembagaan, memperkuat literasi informasi, dan memberikan dampak nyata bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 10-12 November 2026, mulai pukul 08.10 hingga 17.00 WIB di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Melalui pelaksanaan Monev tahun ini, KI Pusat berharap keterbukaan informasi tidak sekadar menjadi kewajiban badan publik dalam memublikasikan dokumen dan data. Lebih dari itu, informasi yang tersedia diharapkan mampu membantu masyarakat memahami kebijakan, mengawasi kinerja pemerintah, menyampaikan aspirasi, serta berperan aktif dalam pembangunan.
Dengan demikian, keterbukaan informasi diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
(Red)