Jakarta, suararepublik.id – Pemerintah menetapkan aturan baru terkait hak istirahat pekerja melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan karyawan.
Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 118 ayat (6) UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah berlaku sejak 28 Oktober 2026.
“Dalam hal perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh,” demikian bunyi Pasal 118 ayat (6) UU tersebut.
Aturan ini memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja agar hak cuti tahunan mereka tetap terpenuhi meskipun perusahaan menerapkan kebijakan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Pasal 118 ayat (1) mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh.
Lebih lanjut, Pasal 118 ayat (5) menyebutkan bahwa pekerja berhak memperoleh cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
Dengan demikian, perusahaan yang memberlakukan cuti bersama wajib tetap memberikan hak cuti tahunan pekerja sesuai ketentuan tersebut.
Untuk 2027, pemerintah telah menetapkan sebanyak 18 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama. Berdasarkan ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, delapan hari cuti bersama tersebut tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan minimal 12 hari kerja milik pekerja.
Adapun jadwal cuti bersama tahun 2027 yang ditetapkan pemerintah meliputi:
1. 5 Februari 2027 (Jumat): Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili.
2. 9 Maret 2027 (Selasa): Cuti bersama Idul Fitri 1448 Hijriah.
3. 12 Maret 2027 (Jumat): Cuti bersama Idul Fitri 1448 Hijriah.
4. 15 Maret 2027 (Senin): Cuti bersama Idul Fitri 1448 Hijriah.
5. 25 Maret 2027 (Kamis): Wafat Yesus Kristus.
6. 18 Mei 2027 (Selasa): Idul Adha 1448 Hijriah.
7. 19 Mei 2027 (Rabu): Hari Raya Waisak 2571 BE.
8. 24 Desember 2027 (Jumat): Kelahiran Yesus Kristus.
Pemberlakuan aturan ini diharapkan memberikan kepastian bagi pekerja dalam memperoleh hak istirahat dan cuti tahunan tanpa harus kehilangan jatah cuti akibat kebijakan cuti bersama perusahaan.
(Ris)