Jakarta, suararepublik.id – Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menegaskan pentingnya komitmen pimpinan badan publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Transparansi tidak cukup hanya dengan menyediakan regulasi, dokumen, dan fasilitas pelayanan, tetapi harus diterapkan secara nyata dalam kebijakan serta pelaksanaan tugas kelembagaan.
Penegasan tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan hari pertama Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sebanyak 282 badan publik dari tujuh kategori mengikuti tahapan Presentasi Uji Publik setelah dinyatakan lolos verifikasi Self-Assessment Questionnaire (SAQ). Kegiatan yang berlangsung pada 10–12 November 2026 ini menjadi kesempatan bagi setiap badan publik untuk memaparkan visi, komitmen pimpinan, kebijakan, hingga penerapan keterbukaan informasi di lingkungan masing-masing.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, yang juga menjadi pengampu program Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, mengatakan komitmen pimpinan harus diwujudkan melalui kebijakan dan praktik pelayanan informasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat merupakan pihak utama yang harus merasakan manfaat dari penyelenggaraan layanan informasi publik. Karena itu, keterbukaan informasi tidak boleh hanya menjadi urusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), melainkan harus menjadi tanggung jawab seluruh unsur dalam badan publik.
Kehadiran dan keterlibatan pimpinan dalam tahapan presentasi juga menjadi salah satu perhatian KI Pusat. Dukungan pimpinan dinilai penting untuk memastikan prinsip transparansi diterapkan secara menyeluruh dalam tata kelola kelembagaan.
Sebelumnya, Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, dalam pembukaan dan technical meeting Presentasi Uji Publik Monev 2026, mengingatkan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi harus diukur dari manfaat yang diterima masyarakat.
Ia menegaskan, penilaian tidak hanya berorientasi pada kelengkapan regulasi, dokumen, fasilitas pelayanan, maupun penggunaan teknologi informasi. Lebih dari itu, seluruh aspek tersebut harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi.
Prinsip tersebut menjadi pedoman bagi panelis dalam melakukan pengujian terhadap masing-masing badan publik. Panelis berasal dari berbagai unsur, mulai dari komisioner KI Pusat, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, hingga praktisi.
Dalam proses penilaian, panelis mendalami sejumlah aspek, di antaranya kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, keterlibatan publik, pengelolaan informasi, serta kemudahan dan aksesibilitas pelayanan informasi.
Dengan mekanisme tersebut, badan publik tidak hanya diminta menjelaskan berbagai kebijakan dan fasilitas yang dimiliki, tetapi juga membuktikan dampak serta manfaatnya bagi masyarakat.
Keterbukaan informasi diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses informasi, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan kebijakan, sekaligus memberikan ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi.
Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan, memahami kebijakan yang diambil, serta berperan aktif dalam kehidupan demokrasi.
KI Pusat pun menekankan agar seluruh badan publik menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian penting dari budaya dan tata kelola organisasi. Komitmen yang disampaikan dalam presentasi harus dibuktikan melalui pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan pelayanan yang mudah diakses.
Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat hak masyarakat dalam memperoleh informasi, berpartisipasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
(Ris)