Jakarta, suararepublik.id – Organisasi Kemasyarakatan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menggelar Pendidikan dan Latihan (Diklat) serta Pendampingan Hukum bagi pengurus DPD dan DPC LAKI dari seluruh Indonesia.
Kegiatan berlangsung di Hotel Kawasan Jakarta Pusat , pada 10-12 November 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Melalui Pendidikan dan Latihan Membangun SDM Berintegritas dan Karakter Unggul.”
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari KPK RI dan Ketua Umum DPP LAKI. Narasumber dari KPK RI memaparkan materi tentang pola pencegahan dan pendidikan antikorupsi, sementara Ketua Umum LAKI menyampaikan materi tentang peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Penanggung jawab kegiatan adalah Ketua Umum DPP LAKI Burhanudin Abdullah, SH, dibantu panitia Pokja Kegiatan yang terdiri dari Drs. Ali Law E, SU, Ir. Rosniwaty, MT, dan Yeny Amir, SKM.
Di sela kegiatan, Burhanudin Abdullah menjelaskan tujuan digelarnya diklat tersebut kepada awak media.
“Hari ini ada kegiatan program Laskar Anti Korupsi Indonesia. Salah satunya hari ini adalah pendidikan dan latihan tentang pendampingan hukum bagi para pengurus LAKI se-Indonesia dengan menghadirkan narasumber dari KPK RI, dengan tujuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan ataupun SDM dari para pengurus LAKI di Indonesia,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, LAKI memiliki beberapa organisasi sayap, seperti Permak atau Perempuan Melawan Korupsi, Maksi atau Mahasiswa Gempur Korupsi, hingga LBH LAKI.
“LBH LAKI ini punya peran untuk melakukan advokasi di daerah atau masyarakat yang ingin mendapatkan advokasi atau bantuan hukum bisa melalui LAKI,” ujarnya.
Menurut Burhanudin, dengan usia 19 tahun, LAKI sudah bisa melihat kondisi Indonesia terkait tindak pidana korupsi.
“Di tahun ini mungkin korupsi agak sedikit berkurang, mungkin karena kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang tegas dan punya komitmen memberantas korupsi, untuk mewujudkan Indonesia Emas atau Indonesia bebas korupsi,” imbuhnya.
Meski demikian, LAKI menilai masih ada hambatan dalam pemberantasan korupsi, salah satunya sanksi hukum yang masih lemah. Karena itu, LAKI mendorong pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Karena selama ini Undang-Undang Tipikor sangat lemah. Sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku korupsi,” katanya.
Burhanudin menegaskan, LAKI memandang perlu adanya gerakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
“Jadi sekarang perlu kita dorong untuk memberikan sosialisasi edukasi atau pendidikan pencegahan bahaya korupsi bagi masyarakat, unsur pemerintah dan aparat penegak hukum,” pungkasnya.
(Tto)