Jakarta, suararepublik.id – Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik ke depan tidak hanya diarahkan sebagai agenda penilaian tahunan. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) merencanakan evaluasi reguler sepanjang tahun untuk memantau konsistensi badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi.
Rencana tersebut disampaikan dalam hari kedua Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Rabu (11/11/2026), di Hotel, Kemayoran, Jakarta. Evaluasi berkelanjutan ini direncanakan dengan membagi indikator penilaian ke dalam beberapa periode semester agar perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi dapat dipantau secara lebih teratur.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, menjelaskan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, pelaksanaannya perlu tercermin dalam perilaku dan kebijakan kelembagaan, bukan hanya terlihat dari kelengkapan dokumen administrasi saat penilaian.
“Kebijakan badan publik juga perlu bersifat progresif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan harus disertai bukti pelaksanaan yang menggambarkan penerapannya,” ujar Dery.
Menurut Dery, dokumen administrasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik.
Dalam kerangka tersebut, dukungan pimpinan menjadi faktor penting karena kebijakan terkait regulasi dan anggaran berada dalam kewenangan pimpinan badan publik.
“Keterbukaan informasi membutuhkan dukungan kelembagaan yang konsisten agar tidak berhenti pada pelaksanaan tugas unit layanan informasi semata,” katanya.
Penguatan keterbukaan informasi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan Komisi Informasi di tingkat provinsi. Sinergi pemerintah daerah dan Komisi Informasi daerah diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kelembagaan serta memastikan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa informasi dapat berjalan sesuai kewenangannya.
Sementara itu, Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, menjelaskan Presentasi Uji Publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai apakah layanan informasi yang diselenggarakan badan publik telah memberikan dampak positif dan mempermudah akses terhadap informasi.
“Pelaksanaan Uji Publik secara terbuka dan disiarkan langsung juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan terhadap paparan badan publik,” ujar Handoko.
Keterlibatan panelis dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, praktisi, dan aktivis, turut menghadirkan perspektif publik dalam proses penilaian.
KI Pusat akan merekapitulasi hasil Presentasi Uji Publik dan menyampaikannya kepada masyarakat pada waktunya. Hasil tersebut menjadi bagian dari penilaian kualitas layanan informasi badan publik sekaligus bahan evaluasi untuk pengembangan pelaksanaan Monev berikutnya.
Dengan rencana evaluasi yang lebih berkelanjutan, KI Pusat ingin memastikan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi agenda penilaian tahunan, tetapi terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun.
(Ris)