Jakarta, suararepublik.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, melontarkan pernyataan tegas saat rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Safaruddin meminta pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal tidak hanya berhenti pada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia menilai, pihak yang diduga memberikan perintah juga harus dimintai pertanggungjawaban.
Secara khusus, mantan Kapolda Kalimantan Timur itu meminta mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terlebih dahulu menjalani sidang kode etik Polri.
“Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya sudah, kepalanya dulu disidangkan kode etik,” tegas Safaruddin di hadapan Kapolri.
Tak hanya itu, Safaruddin juga meminta penyidik menerapkan Pasal 191 KUHP terhadap empat tersangka dalam kasus tersebut. Ia bahkan meminta keempatnya dijatuhi hukuman mati.
“Saya minta itu di Pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati,” ujarnya.
Pasal 191 KUHP mengatur tindak pidana makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman hukumannya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
(Ida)