Kota Bekasi, Suararepublik.id – Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kualitas pelayanan masyarakat melalui pengembangan inovasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengintegrasikan layanan Patriot Single Window (PSW) dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Upaya tersebut dipaparkan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, dalam kegiatan Presentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Bandung.
Dalam kegiatan itu, Harris didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Bekasi beserta jajaran terkait. Mereka mempresentasikan pengembangan PSW sebagai upaya menyatukan berbagai akses layanan publik dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi.
Integrasi portal PSW dengan situs web PPID menjadi salah satu fokus utama inovasi tersebut. Melalui langkah ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi publik dengan lebih mudah tanpa harus menelusuri berbagai kanal layanan secara terpisah.
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe mengatakan, transformasi digital harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kemudahan pelayanan yang diterima masyarakat.
“Transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui Patriot Single Window yang terintegrasi dengan layanan PPID, kami ingin menghadirkan akses informasi publik yang lebih mudah, sederhana, transparan, dan tidak terfragmentasi. Masyarakat harus dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui layanan yang semakin praktis dan terhubung,” ujar Harris, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan tidak cukup hanya dengan menghadirkan sistem digital. Pengembangan tersebut juga harus memastikan masyarakat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi serta merasakan peningkatan kualitas pelayanan.
Harris menegaskan, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Bagi Pemerintah Kota Bekasi, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud akuntabilitas dan kepercayaan kepada masyarakat. Karena itu, inovasi digital harus terus dikembangkan agar pelayanan publik semakin efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan warga,” tambahnya.
Ia menjelaskan, kegiatan presentasi dan wawancara Monev Keterbukaan Informasi Publik menjadi kesempatan bagi Pemkot Bekasi untuk menyampaikan berbagai inovasi serta langkah yang telah dilakukan dalam memperluas akses informasi bagi masyarakat.
Proses evaluasi tersebut juga diharapkan dapat mendorong seluruh perangkat daerah untuk semakin konsisten menyediakan informasi yang akurat, transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui penguatan integrasi PSW dan website PPID, Pemkot Bekasi berharap pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan modern yang terbuka, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Bekasi.
(Red)