Jakarta, suararepublik.id – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, meminta masyarakat mencermati penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara yang sedang dihadapinya. Ia menilai, status tersangka tersebut diduga merupakan bentuk kriminalisasi yang berkaitan dengan sejumlah langkah penegakan hukum saat dirinya masih menjabat sebagai Jampidsus.

Pernyataan itu disampaikan Febrie kepada awak media saat jeda persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Febrie mengatakan, sejak awal dirinya telah meminta agar proses penetapan tersangka tersebut mendapat perhatian dan dicermati secara objektif oleh publik.

“Jadi kan seperti yang saya sampaikan sejak awal. Ketika saya ditetapkan tersangka bahwa ini tolong dicermati sebagai tindakan kriminalisasi,” ujar Febrie.

Ia menduga, persoalan hukum yang kini menjeratnya memiliki keterkaitan dengan berbagai tindakan penegakan hukum yang pernah dilakukan Kejaksaan selama masa kepemimpinannya.

Menurut Febrie, sejumlah langkah yang telah dilakukan institusinya tentu sudah diketahui publik, termasuk oleh kalangan media.

“Mungkin ya, ini atas berbagai langkah-langkah yang telah kita buat di Kejaksaan. Mungkin teman-teman media kan sudah tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan dan ternyata saya ditersangkakan,” katanya.

Meski demikian, Febrie menegaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukannya selama bertugas semata-mata ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Tapi, ingat, semua ini kita lakukan hanya karena untuk bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan lain,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Febrie juga menyinggung proses pemeriksaan saksi dalam persidangan perkara yang sedang berjalan. Ia menyebut, hingga saat ini sudah ada 23 orang saksi yang memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Namun, Febrie mengaku tidak memahami sejumlah keterangan yang disampaikan para saksi. Bahkan, ia menyatakan tidak mengenal beberapa pihak yang disebut dalam persidangan maupun pernah menjalin komunikasi dengan mereka.

“Sampai saat ini sudah ada 23 saksi. Nah, saya hanya jadi penonton yang saya tidak mengerti. Yang saya tidak mengerti, bahkan saya tidak mengenal. Apalagi saya menghubungi,” ungkapnya.

Karena itu, Febrie berharap proses hukum yang berlangsung dapat berjalan secara adil dan objektif. Ia pun menyerahkan penilaian akhir terhadap perkara tersebut kepada proses persidangan.

“Nah, tinggal kita tunggu akhirnya. Apakah ini berjalan fair atau tidak,” tuturnya.

Diketahui, perkara dugaan TPPU tersebut turut menyeret tiga terdakwa, yakni mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, serta Komisaris PT Koin Money Changer, Nurman Herin.

Dalam surat dakwaan, Febrie disebut menerima uang yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi dengan total mencapai Rp346,7 miliar dan 440.990 dollar AS selama periode 2020 hingga Juli 2026.

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/10).

Salah satu penerimaan yang diungkap jaksa adalah uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara sekitar Rp55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Pemberian tersebut disebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Meski demikian, seluruh uraian mengenai penerimaan uang tersebut merupakan bagian dari dakwaan jaksa yang masih harus dibuktikan melalui proses persidangan.

 

(Ris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *