Jakarta, suararepublik.id – Kementerian Lingkungan Hidup memandang bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) perlu ditinjau kembali secara serius dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, perlindungan keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan fungsi ekosistem.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan pada peringatan Hari Pohon Sedunia, 19 November 2026, di Angke Kapuk, Jakarta Barat.

Menurut Jumhur, ada beberapa alasan penting mengapa TNUK harus dikeluarkan dari WUP, di antaranya:

1. Habitat Terakhir Badak Jawa

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus Kritis (Critically Endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Badak Jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik, sehingga perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya.

2. Berpotensi Menimbulkan Tekanan Ekologis

Aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia.

Meskipun belum terdapat kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa di lokasi WUP yang dimaksud, potensi risiko tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi spesies ini.

3. Sudah Bersurat ke Menteri ESDM

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat telah bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

Surat tersebut meminta agar bagian WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima terhadap fungsi kawasan konservasi, dikeluarkan.

Untuk lebih tegasnya, bila diperlukan, bisa dilakukan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait, serta agar tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

4. KLH Siap Beri Dukungan Data

Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis untuk memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia.

Mengapa wilayah perairan TNUK perlu dikeluarkan, menurut Jumhur, agar tidak perlu ada kegiatan lanjutan seperti survei dan sebagainya yang mengganggu ketenangan Badak Jawa.

Menanggapi seolah sudah ada rencana penambangan emas terlebih dikait-kaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo, hal itu tidak benar. Menurut Jumhur, adik kandung Presiden itu justru dikenal pencinta dan pelindung satwa liar bahkan dengan menggunakan dana pribadinya.

Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya.

 

(Ida)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *