Jakarta, Suararepublik.id – Harapan agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dapat memperoleh kesempatan beralih status menjadi pegawai negeri sipil (PNS) kembali disuarakan.
Harapan tersebut disampaikan Yurazman, pegawai senior TVRI. Ia meminta adanya perhatian pemerintah terhadap persoalan status kepegawaian PPPK di lingkungan lembaga penyiaran publik tersebut.
Yurazman berharap pemerintah dapat membuka ruang kebijakan, termasuk melalui diskresi Presiden, untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi para PPPK TVRI.
Menurutnya, persoalan status kepegawaian tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan karier dan masa depan pegawai yang telah lama mengabdikan diri di TVRI.
“Yang kami harapkan adalah adanya kepastian dan keberpihakan terhadap pegawai yang selama ini mengabdi di TVRI. Kami berharap perjuangan ini terus disampaikan oleh pimpinan TVRI kepada pemerintah,” ujar Yurazman, Kamis (19/8/2026).
Ia juga berharap Direktur Utama TVRI dapat terus memperjuangkan aspirasi para pegawai kepada pemerintah pusat. Menurutnya, diperlukan langkah konkret agar persoalan status PPPK dapat memperoleh titik terang.
Yurazman menilai kepastian status kepegawaian penting bagi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Kepastian tersebut diyakini dapat memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan motivasi pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan diskresi Presiden sebagai salah satu opsi penyelesaian, sepanjang memungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Yang kami harapkan adalah adanya kepastian dan keberpihakan terhadap pegawai yang selama ini mengabdi di TVRI. Kami berharap perjuangan ini terus disampaikan oleh pimpinan TVRI kepada pemerintah,” katanya.
Menurut Yurazman, pengabdian para pegawai TVRI selama ini tidak semata-mata berkaitan dengan status kepegawaian. Para pegawai tetap menjalankan tugas untuk memastikan TVRI dapat memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat.
Karena itu, ia berharap adanya komunikasi yang lebih intensif antara manajemen TVRI, pemerintah, dan para pegawai untuk mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut.
Yurazman menegaskan, keinginan untuk memperoleh status PNS bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi para pegawai. Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan kepastian masa depan mereka setelah bertahun-tahun memberikan pengabdian kepada TVRI.
Kini, para PPPK TVRI berharap perjuangan pimpinan lembaga tersebut dapat membuka ruang penyelesaian di tingkat pemerintah pusat, sehingga persoalan status kepegawaian yang selama ini menjadi perhatian dapat segera menemukan titik terang.
(Ris)