Palembang, suararepublik.id – Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk memastikan hak tersebut terpenuhi, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Informasi serta kolaborasi lintas sektor dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas publik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 di Novotel Palembang Hotel & Residence, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dengan mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”, Rakornas ini menghadirkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, H. Syahganda Nainggolan, sebagai keynote speaker, serta Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan ini diikuti Ketua dan para Komisioner Komisi Informasi Pusat beserta jajaran Sekretariat, serta para komisioner Komisi Informasi dari seluruh Indonesia.
Dalam seminar nasional, sejumlah narasumber turut memberikan perspektif, yakni Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, Bupati Sumenep, H. Achmad Fauzi Wongsojudo, serta Auditor Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri, Reita Clara Triana Pasaribu.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, dalam sambutannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi instrumen akuntabilitas pemerintahan. Hak masyarakat atas informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD 1945 tidak sebatas memperoleh dokumen, tetapi juga mengetahui proses pengambilan kebijakan, penggunaan sumber daya publik, serta alasan di balik keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Menurutnya, keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan atau jumlah badan publik yang memenuhi standar pelayanan informasi. Lebih penting, informasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memahami kebijakan, melakukan pengawasan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Handoko juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional serta penguatan kelembagaan dan transformasi digital Komisi Informasi agar semakin independen, profesional, dan responsif dalam menghadapi tantangan era digital.
Ia berharap Rakornas dan Rakernis menghasilkan prioritas strategis, pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah, serta langkah kerja yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi bersama.
“Dari koordinasi menuju kolaborasi. Dari rekomendasi menuju aksi. Dan dari keterbukaan informasi menuju akuntabilitas publik,” tegas Handoko.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Komisi Informasi dari berbagai daerah dan para pemangku kepentingan di Palembang. Ia menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin oleh undang-undang.
Menurutnya, Komisi Informasi memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan badan publik, khususnya dalam memastikan terpenuhinya hak atas informasi. Karena itu, keberadaan lembaga ini perlu semakin dikenal agar masyarakat memahami mekanisme yang dapat ditempuh ketika menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi publik.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap penguatan keterbukaan informasi, termasuk dukungan kelembagaan dan pendanaan bagi fungsi komunikasi dan kehumasan agar informasi pembangunan dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, melalui keynote speech bertajuk “Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Membangun Kepercayaan Publik di Era Digital dan Disinformasi”, menyoroti perlunya perubahan paradigma pembangunan yang diikuti pembenahan tata kelola dan strategi komunikasi pemerintah.
Ia menekankan pentingnya membangun kemandirian ruang komunikasi publik nasional di tengah dominasi korporasi teknologi global. Penguatan platform komunikasi nasional dan pemanfaatan media sosial perlu dioptimalkan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan dan capaian pembangunan secara luas. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi publik menjadi landasan untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, transparan, dan dapat dipercaya sehingga turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat, Joemarthine Chandra, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi Komisi Informasi Pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan keterbukaan informasi publik.
Joemarthine berharap Rakornas-Rakernis dapat menghasilkan langkah strategis dan rencana aksi bersama yang dapat diterapkan oleh Komisi Informasi di seluruh Indonesia. Dengan demikian, hasil pembahasan forum ini dapat ditindaklanjuti menjadi program kerja yang terukur dan berkelanjutan.
Rangkaian Rakornas-Rakernis Komisi Informasi se-Indonesia 2026 berlangsung pada 17–19 November 2026. Agenda kegiatan mencakup seminar nasional, pembahasan bidang internal dan eksternal melalui Rakernis, serta pleno untuk menyampaikan hasil pembahasan dan mengesahkan rekomendasi.
Melalui forum ini, Komisi Informasi Pusat dan daerah diharapkan semakin solid dalam mengawal keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan masyarakat memiliki ruang untuk mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
(Ris)

