Jakarta, suararepublik.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta Senin (2/11/2026).
Rano menegaskan bahwa praktik pungli dalam proses penerimaan tenaga PPSU tidak boleh dibiarkan ataupun ditutup-tutupi. Ia menyebut persoalan tersebut telah menjadi perhatian dirinya bersama Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sejak lama.
Menurut Rano, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berupaya menelusuri dugaan praktik tersebut dan mencari pihak-pihak yang terlibat.
“Kami sudah ngomong, itu harus diberantas,” ujar Rano Karno.
Persoalan ini juga mendapat sorotan dari anggota DPRD DKI Jakarta. Legislator Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis, mengaku menerima sejumlah keluhan warga terkait dugaan pungutan dalam proses penerimaan petugas PPSU.
Informasi tersebut, kata Ali, diperolehnya saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan dalam kegiatan reses.
Ali menilai praktik tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya warga yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, pencari kerja seharusnya mendapatkan kesempatan yang adil tanpa dibebani pungutan yang tidak semestinya.
“Ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Sudah cari kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli,” kata Ali Lubis di Gedung DPRD Jakarta.
Dugaan pungli dalam rekrutmen PPSU ini menjadi perhatian serius. Masyarakat berharap proses penerimaan petugas PPSU dapat berlangsung secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar.
(Tto)