Kepulauan Seribu, suararepublik.id – Permasalahan air bersih, pembangunan sarana dan prasarana jalan, sanitasi, hingga penataan kawasan pesisir menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan Reses ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 Tahun Anggaran 2026 di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara.
Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kepulauan Seribu Utara, Supriyadi, mengatakan, kegiatan reses tersebut merupakan agenda ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat masih berkaitan dengan kebutuhan dasar dan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
“Permasalahan air bersih masih menjadi perhatian utama masyarakat. Bahkan, setelah sebelumnya sempat diperbaiki, fasilitas air bersih di Pulau Panggang kembali mengalami kerusakan. Kami berharap melalui kehadiran anggota DPRD DKI Jakarta, persoalan ini dapat dijembatani sehingga ditemukan solusi yang tepat,” ujar Supriyadi, Selasa (17/11/2026).
Ia juga menyampaikan, pembangunan sarana dan prasarana jalan serta perbaikan saluran sanitasi menjadi aspirasi yang perlu terus diperjuangkan.
Supriyadi mengapresiasi perhatian dan dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui perangkat daerah terkait yang selama ini telah merespons berbagai kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu.
“Kami berharap perhatian terhadap pembangunan di Kepulauan Seribu dapat terus dipertahankan. Meskipun ke depan terdapat penyesuaian dan penurunan anggaran pada sejumlah kegiatan, kebutuhan masyarakat tetap harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Selain itu, Supriyadi turut menyoroti persoalan penataan kawasan pesisir dan rencana pembangunan di Pulau Panggang, termasuk pembahasan mengenai batas kewenangan Taman Nasional Laut dan pemerintah daerah.
Menurutnya, pembahasan tersebut masih memerlukan koordinasi serta kejelasan regulasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, H. Muhammad Idris, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan di Pulau Panggang, khususnya dalam mengatasi persoalan kepadatan penduduk.
“Saya perlu mengawal pembangunan yang ada di Pulau Panggang. Berulang kali saya sampaikan bahwa permasalahan kepadatan penduduk di Pulau Panggang ini sudah tidak manusiawi. Saya juga sudah beberapa tahun lalu mendorong agar dibangun rumah susun (rusun),” ungkapnya.
Ia menjelaskan, rencana pembangunan rusun tersebut sebelumnya telah mendapatkan dukungan anggaran. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena berkaitan dengan kewenangan instansi pemerintah pusat.
Meski demikian, Idris menyampaikan kabar positif terkait rencana pembangunan di Kepulauan Seribu. Berdasarkan laporan yang diterimanya, Pulau Panggang berpeluang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan yang cukup besar.
“Laporan yang saya terima cukup menggembirakan. Kemungkinan besar, di wilayah Kepulauan Seribu, anggaran pembangunan paling besar berada di Pulau Panggang,” jelasnya.
Idris berharap dukungan anggaran dan program pembangunan tersebut dapat direalisasikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengapresiasi dan berharap ke depan masih bisa terus mengawal anggaran dari sudin-sudin yang peduli terhadap pembangunan di Kepulauan Seribu,” katanya.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Kepala Seksi Pantai Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu, Wahyu Maulana, Lurah Pulau Panggang, Jamaluddin, serta unsur Satpol PP dan Bhabinkamtibmas.
(Ida)

