Jakarta, suararepublik.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan pengawasan terhadap keamanan siber di sektor perbankan Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi ancaman serangan siber yang belakangan menyasar sejumlah bank berskala global.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh perbankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem keamanan teknologi informasi (TI).
Selain itu, bank juga diminta memperketat pemantauan terhadap aktivitas transaksi keuangan, terutama yang menunjukkan indikasi tidak wajar atau mencurigakan.
Dian mengungkapkan, koordinasi dengan tim teknologi informasi di seluruh bank telah dilakukan sejak Jumat pekan lalu. Koordinasi tersebut bertujuan memastikan kesiapan perbankan dalam menghadapi potensi serangan siber.
“Kita concern mengenai masalah ini. Sejak Jumat minggu lalu Pengawas IT Perbankan OJK sudah melakukan koordinasi dengan personel IT seluruh bank-bank untuk meningkatkan kewaspadaan,” ujar Dian saat dimintai keterangan, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, upaya penguatan keamanan siber tidak hanya dilakukan melalui koordinasi teknis. OJK juga telah beberapa kali menyampaikan surat kepada jajaran direksi perbankan agar meningkatkan perlindungan terhadap sistem digital masing-masing.
Surat terbaru dikirimkan pada Minggu pekan lalu. Melalui surat tersebut, OJK mengingatkan manajemen bank untuk segera mengambil langkah antisipasi terhadap meningkatnya ancaman serangan siber.
Dian menyebutkan, surat itu juga memuat sejumlah langkah teknis yang harus dijalankan perbankan, termasuk memantau transaksi bernilai signifikan dan mengambil tindakan terhadap aktivitas yang terindikasi anomali.
“Di dalam surat ini juga telah diminta langkah-langkah teknis apa yang harus dilakukan, termasuk melakukan monitoring transaksi signifikan dan melakukan penghentian transaksi sementara terhadap transaksi yang anomali untuk diklarifikasikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dian menegaskan bahwa penguatan keamanan siber sejatinya sudah menjadi kewajiban perbankan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai ketahanan digital atau digital resilience.
Melalui aturan tersebut, setiap bank diwajibkan menjalankan berbagai pengujian terhadap sistem teknologi informasi. Beberapa di antaranya meliputi penetration testing, simulasi serangan siber, hingga pelaksanaan audit teknologi informasi secara berkala.
OJK juga menekankan pentingnya komitmen manajemen bank dalam memastikan seluruh prosedur perlindungan digital diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, keamanan perbankan tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengawasan internal.
Sebagai langkah tambahan, OJK bersama Bank Indonesia (BI) telah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS).
Pembentukan tim tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi dan respons terhadap berbagai potensi insiden keamanan siber yang dapat mengganggu layanan perbankan maupun stabilitas sistem keuangan nasional.
(Ris)