Cikarang, suararepublik.id – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) akhirnya mendatangi PT Indonesia Epson Industri (IEI) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026).
Kedatangan ini merupakan kunjungan ketiga yang direncanakan. Dua kunjungan sebelumnya diklaim sempat ditolak perusahaan. Namun pada kunjungan ketiga ini, Wamenaker tetap datang dan didampingi Dirjen PHI, Dirjen Pengawas Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, serta pengawas dari Provinsi Jawa Barat.
Kedatangan Wamenaker disambut dan dikawal langsung oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI), Abdul Bais, yang juga Ketua Serikat Pekerja Global Indonesia (SPGI) PT Indonesia Epson Industri.
“Sebelumnya ditolak terus, ternyata yang ketiga kali ini Wamenaker nggak peduli tuh surat penolakan dari perusahaan, tetap jalan terus,” kata Abdul Bais.
Pertemuan tersebut membahas tiga isu utama: dugaan union busting, PHK sepihak terhadap 11 pekerja, dan dugaan pelecehan seksual di lingkungan perusahaan.
Abdul Bais menyampaikan lima tuntutan kepada Wamenaker:
1. Bayar Upah 11 Pekerja yang Di-PHK
SPGI meminta perusahaan menjalankan perintah pengawas Provinsi Jawa Barat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada 11 pekerja yang di-PHK sepihak. Hak tersebut termasuk jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pekerjakan Kembali 11 Pekerja
Menurut SPGI, ke-11 pekerja tersebut patut dipekerjakan kembali karena tidak ada surat PHK dan tidak ada proses bipartit. Mediator bahkan disebut menolak pendaftaran perselisihan yang diajukan perusahaan karena alasan tersebut.
3. Akui SPGI
SPGI meminta perusahaan mengakui keberadaannya sebagai serikat pekerja. SPGI telah memiliki Surat Pencatatan Serikat Pekerja sejak 7 April 2026 dan telah diberitahukan secara resmi ke perusahaan.
4. Hentikan Diskriminasi
SPGI mengaku diperlakukan berbeda dengan serikat pekerja lainnya di Epson, yakni SPMI.
Selama ini, SPMI disebut mendapatkan fasilitas kantor sekretariat, pemotongan iuran anggota melalui payroll perusahaan, dan dispensasi kegiatan organisasi. Sementara SPGI tidak mendapatkan fasilitas yang sama dan dispensasinya selalu ditolak.
“Kita minta perusahaan memperlakukan SPGI sama dengan SPMI. Stop diskriminasi,” ujar Abdul Bais.
5. Beri Hak Sosialisasi ke Pekerja Baru
Epson disebut setiap bulan merekrut pekerja kontrak. SPMI diberikan hak sosialisasi sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sementara SPGI tidak diberikan waktu untuk sosialisasi kepada pekerja baru.
Sejarah SPGI
Abdul Bais menjelaskan, SPGI lahir dari konflik internal di SPMI. Setelah dipecat dari SPMI, ia bersama rekan-rekannya mendirikan Serikat Pekerja Global Indonesia.
Pada 30 Maret 2026, mereka menyerahkan berita acara pembentukan serikat ke Dinas Tenaga Kerja. Surat pencatatan kemudian terbit pada 7 April 2026 dan langsung diberitahukan ke perusahaan.
Saat ini, SPGI mengklaim telah mendaftarkan 4.900 anggota ke perusahaan dan masih terus bertambah. Pada hari ini, sekitar 1.000 anggota lagi akan didaftarkan, sehingga total menjadi sekitar 5.900 anggota.
Ancam Boikot Printer Epson
Abdul Bais memberi tenggat waktu satu minggu kepada perusahaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Apabila dalam satu minggu ke depan tidak ada penyelesaian, maka kita akan mulai kampanye boikot printer Epson di nasional maupun internasional,” tegasnya.
Kampanye tersebut rencananya akan dimulai melalui Facebook, kemudian dikoordinasikan dengan jaringan serikat pekerja di Jepang dan organisasi buruh elektronik internasional.
Selain itu, SPGI juga menuntut pengangkatan sekitar 8.000 pekerja PKWT menjadi karyawan tetap, berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas Kementerian Ketenagakerjaan.
Terakhir, SPGI meminta segera dibentuk tim dan Satgas Anti Kekerasan Seksual di PT Indonesia Epson Industri.
“Kita minta tolong masalah kekerasan seksual ini dibicarakan juga, segeralah dibentuk tim dan satgas anti kekerasan seksual di PT Indonesia ini,” pungkas Abdul Bais.
Hingga berita ini diturunkan, PT Indonesia Epson Industri belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut.
(Ida)