Jakarta, Suararepublik.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat sejumlah program pendidikan keagamaan melalui peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, bantuan biaya pendidikan, serta layanan kesehatan dan pemenuhan gizi bagi santri.
Kebijakan tersebut disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (22/10/2026), sebagai bagian dari capaian dua tahun pemerintahan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menjelaskan bahwa perhatian pemerintah mencakup perluasan sertifikasi dan peningkatan penghasilan guru madrasah non-ASN.
“Perhatian pemerintah mencakup perluasan sertifikasi dan peningkatan penghasilan guru madrasah non-ASN,” ujar Syahganda.
Di sisi lain, bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada periode 2025–2026 mencapai Rp7 triliun. Jutaan peserta didik di lingkungan madrasah dan pesantren juga menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Penguatan sektor pesantren turut dilakukan melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren pada Maret 2026, setelah diusulkan sejak 2019.
Menurut Syahganda, kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan hingga kemandirian ekonomi pesantren.
“Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, perlindungan santri, dan kemandirian ekonomi pesantren,” jelasnya.
Langkah tersebut, kata dia, sejalan dengan tema Hari Santri 2026, yakni “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”.
“Tema Hari Santri tahun ini adalah Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas, dan penguatan pesantren menjadi bagian dari agenda tersebut,” kata dia.
(Ida)