Mamberamo Raya, Suararepublik.id – Ketua DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Mamberamo Raya, Nelius Awaki, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, skema MBG saat ini berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran karena tidak hanya membiayai makanan anak, tetapi juga menanggung biaya operasional pendukung yang sangat besar.
Soroti Beban Biaya Operasional MBG
Nelius menyoroti rangkaian biaya yang harus ditanggung negara dalam MBG. Mulai dari pembangunan dapur, pengadaan pantry dan peralatan, biaya distribusi, transportasi, hingga honor petugas.
“Kalau tujuan utama pemerintah adalah memberikan makanan bergizi kepada anak, mengapa harus dibuat mekanisme yang begitu panjang? Pemerintah harus membangun dapur, menyiapkan pantry, peralatan, membayar honor petugas dan membiayai distribusi. Menurut saya ini tidak efektif dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran,” kata Nelius Awaki di Mamberamo Raya.
Ia menegaskan usulan ini penting dikaji, terutama untuk daerah Papua yang memiliki tantangan geografis dan biaya distribusi tinggi.
Usul Skema Bantuan Langsung ke Ibu via DAPODIK
Sebagai alternatif, Nelius mengusulkan agar Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dijadikan basis data penerima. Data tersebut kemudian diverifikasi secara By Name By Address (BNBA) untuk memastikan ketepatan sasaran.
Setelah diverifikasi, pemerintah menghitung besaran bantuan per anak dan menyalurkannya langsung kepada ibu atau orang tua/wali.
“Data anak sudah ada di DAPODIK. Tinggal diverifikasi secara BNBA. Hitung berapa hak setiap anak, kemudian salurkan kepada ibunya. Pemerintah siapkan anggaran, sedangkan ibu yang mengatur makanan dan kebutuhan gizi anak setiap hari,” ujarnya.
Nelius juga menawarkan gagasan Beasiswa Kartu Identitas Anak (KIA). Bantuan ini dikhususkan untuk kebutuhan gizi dan pendidikan anak, serta dilengkapi sistem pengawasan agar penggunaannya tepat sasaran.
Skema yang diusulkan:
DAPODIK→ Verifikasi BNBA → Penetapan Penerima → Perhitungan Bantuan per Anak → Penyaluran ke Ibu/Ortu → Pengawasan dan Evaluasi
Dampak ke Ekonomi Lokal
Nelius menilai pendekatan langsung ke keluarga dapat memangkas rantai birokrasi dan biaya operasional. Dana yang sebelumnya habis untuk fasilitas, dapur, dan distribusi bisa lebih besar sampai ke penerima manfaat.
Lebih jauh, skema ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal. Dana yang dikelola keluarga akan dibelanjakan untuk beras, sayur, ikan, telur, dan buah dari petani, nelayan, pasar, dan UMKM setempat.
“Jangan sampai anggaran besar justru lebih banyak habis untuk sistem pendukungnya. Yang harus menjadi ukuran adalah berapa besar anggaran yang benar-benar dirasakan oleh anak. Kalau bisa dibuat lebih sederhana, tepat sasaran dan mudah diawasi, kenapa harus dibuat mahal?” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat membuka ruang evaluasi terbuka terhadap efektivitas MBG dan mempertimbangkan model khusus untuk Papua serta wilayah dengan kondisi geografis berbeda.
“Tujuan kita sama, yaitu anak Indonesia harus sehat, mendapatkan gizi yang baik dan bisa belajar dengan baik. Tetapi mekanismenya harus efektif, efisien dan uang negara harus sebesar-besarnya dirasakan oleh anak dan keluarganya,” tutup Ketua DPC GAMKI Mamberamo Raya tersebut.
(Ida)