Jakarta, Suararepublik.id – Mendagri Tito Karnavian menolak permintaan sejumlah kepala daerah untuk menambah anggaran tahun 2027. “Saya tetap mendorong kepala daerah untuk melakukan efisiensi. Banyak yang belum melakukan efisiensi,” ujarnya Senin (3/8/2026).
Mendagri menilai pemborosan anggaran masih masif, terutama pada belanja operasional pegawai, pemeliharaan, makanan-minuman, perjalanan dinas, dan rapat yang bisa diganti dengan pertemuan daring.
Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak mudah diperdaya oleh staf birokrat. “Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam,” tegasnya.
Tito menolak desakan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) tanpa evaluasi efisiensi. “No way. Kita nggak akan bodoh-bodoh,” katanya.
Ia bahkan mengancam akan menurunkan tim khusus untuk mengaudit rincian anggaran daerah yang meminta tambahan dana. “Kalau ada yang minta top up DAU, kita akan turun, kita bedah,” pungkasnya.
Publik kini menyoroti apakah langkah efisiensi ini bisa benar-benar menekan pemborosan anggaran daerah. Bagaimana menurut Anda, apakah audit ketat dari pusat akan efektif mendorong kepala daerah lebih disiplin.
(Tto)