Jakarta, suararepublik.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang dilakukan dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji temuan ICW tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi serta apakah perkara tersebut termasuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Budi menjelaskan, dugaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) tidak bisa dinilai hanya berdasarkan hasil akhir kontrak. Menurutnya, seluruh rangkaian proses harus diperiksa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pengadaan.
“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” ujarnya.
Ia menambahkan, KPK selama ini telah mengingatkan kementerian dan lembaga pemerintah agar memperhatikan potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, sektor tersebut termasuk salah satu area yang memiliki tingkat kerawanan korupsi cukup tinggi berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Budi juga menyinggung Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
“Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja,” tegasnya.
Kendati demikian, KPK belum memastikan apakah akan memanggil pihak kementerian terkait maupun Raffi Ahmad untuk dimintai keterangan. Budi menyebut evaluasi terhadap proses pengadaan tersebut juga menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.
“Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa,” tandas Budi.
Sebelumnya, ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer yang diberikan oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia. Total nilai kontrak dari seluruh paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Temuan itu diperoleh ICW melalui penelusuran data realisasi pengadaan barang dan jasa kementerian serta lembaga untuk tahun anggaran 2023 hingga 2026 yang tersedia di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, lima paket pengadaan berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025 hingga 2026 dengan total nilai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW menilai pengadaan jasa influencer tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi memunculkan sejumlah persoalan. Di antaranya menyangkut transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, efektivitas penggunaan jasa influencer, hingga potensi benturan kepentingan.
Persoalan ini turut menjadi sorotan publik mengingat Raffi Ahmad saat ini menduduki jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Namun, hingga kini KPK masih akan mengkaji temuan ICW sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
(Red)