Jakarta, suararepublik.id – The Dudas Minus One yang beranggotakan Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten akhirnya angkat bicara terkait polemik endorsement senilai Rp14,6 miliar yang dikaitkan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Klarifikasi tersebut disampaikan melalui sebuah video tanpa kehadiran Raffi Ahmad yang sebelumnya juga dikenal sebagai bagian dari kelompok tersebut.
Ketiganya memberikan penjelasan setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai anggaran pengadaan jasa influencer menuai sorotan publik. Desta mengungkapkan, polemik tersebut bahkan telah berdampak terhadap kehidupan pribadi hingga keluarganya.
“Ya, kita akan coba jawab ya, karena ini sudah ke mana-mana, impact-nya juga sudah cukup berpengaruh ke personal gue, keluarga, terutama ke anak-anak gue juga,” kata Desta dalam video klarifikasi yang dikutip dari Instagram @dudasminusone, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Ariel NOAH menegaskan bahwa nilai kontrak miliaran rupiah yang disebutkan ICW bukan berarti seluruh dana tersebut diterima oleh personel The Dudas Minus One.
Menurut Ariel, dirinya tetap memperoleh bayaran secara profesional sesuai dengan tarif atau rate card yang berlaku ketika menerima pekerjaan.
“Pokoknya itu ada tadi nanti akan dijelaskan sama RANS, tapi yang masuk ke kita ya sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan,” ujar Ariel.
Ariel juga menyebutkan bahwa rincian pembagian anggaran kerja sama tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh pihak RANS Entertainment.
Sementara itu, Gading Marten menjelaskan bahwa kerja sama antara The Dudas Minus One dan KKP menghasilkan sejumlah konten promosi yang bertujuan memperkenalkan potensi daerah, khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau di Indonesia.
Menurut Gading, konten yang mereka produksi tidak sekadar berupa promosi, tetapi juga memuat informasi edukatif mengenai daerah yang dikunjungi bersama pihak KKP.
“Nah, kerja sama sama The Dudas output-nya adalah konten. Nah, kontennya konten edukasi bahwa daerah-daerah, pulau-pulau yang kita samperin gitu sama KKP,” kata Gading.
Ariel menambahkan, keterlibatan mereka dalam program tersebut dilatarbelakangi ketertarikan untuk mengetahui berbagai persoalan dan potensi sektor kelautan serta perikanan Indonesia.
Dia mencontohkan kunjungan ke Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam perjalanan tersebut, mereka mendapatkan informasi bahwa Indonesia masih mengimpor garam dari luar negeri hingga hampir 3 juta ton setiap tahun, sementara pemerintah memiliki program swasembada garam dengan target produksi 5 juta ton per tahun.
Selain itu, ketika mengunjungi Natuna, mereka juga mengetahui keberadaan kapal pengawas milik KKP yang bertugas menjaga wilayah perbatasan sekaligus melindungi nelayan dari praktik pencurian ikan.
Ariel mengatakan, melalui konten yang dibuat, mereka berupaya memperluas jangkauan informasi mengenai program dan pekerjaan yang dilakukan kementerian tersebut.
Peran mereka, lanjut Ariel, adalah membantu menyebarluaskan berbagai informasi agar lebih banyak masyarakat mengetahui program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.
Di akhir klarifikasi, Ariel, Desta, dan Gading menegaskan bahwa seluruh pekerjaan yang mereka jalankan dilakukan secara profesional dan transparan serta mengikuti ketentuan maupun prosedur yang berlaku.
Mereka juga menyatakan tetap selektif dalam memilih program yang akan dipromosikan kepada masyarakat.
Ariel berharap penjelasan tersebut dapat meredakan polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Dia juga meminta RANS Entertainment dan KKP memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai nilai serta mekanisme kerja sama tersebut.
Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mempublikasikan hasil temuannya pada Senin (9/11/2026).
ICW mencatat terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta KKP dengan nilai keseluruhan mencapai Rp14,69 miliar. Paket pengadaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Raffi Ahmad.
Dari total anggaran tersebut, tiga paket pengadaan di KKP untuk periode 2025-2026 tercatat memiliki nilai mencapai Rp10,80 miliar.
Salah satu paket senilai Rp3,6 miliar berkaitan dengan publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna. Paket tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena dikaitkan dengan kunjungan The Dudas Minus One ke wilayah tersebut.
Menanggapi temuan ICW, KKP sebelumnya menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap kerja sama jasa influencer yang menjadi sorotan tersebut.
(Ris)