Denpasar,suararepublik.id— Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat menegaskan perdagangan karbon bukan titik awal kebijakan iklim Indonesia. Ia menyebut perdagangan karbon merupakan hasil dari aksi nyata penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat menjadi keynote speaker pada pembukaan Indonesia Carbon and Biodiversity Summit (ICBS) 2026 di Hotel Westin, Denpasar, Rabu (9/9/2026).
“Bagi Indonesia, titik awalnya bukanlah perdagangan karbon. Titik awalnya adalah tantangan lingkungan dan pembangunan yang harus kita atasi. Karbon bukanlah titik awal; karbon adalah hasilnya,” tegas Jumhur di hadapan pelaku industri, investor, dan perwakilan lembaga internasional.
Dalam pidato berjudul Indonesia’s Carbon Industry Architecture: From Climate Action to Credible Carbon Value , Jumhur mengingatkan agar dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) tidak dipandang sebagai komoditas semata.
“NDC bukan katalog Unit Karbon yang tersedia untuk ditransaksikan. NDC adalah komitmen nasional yang mengarahkan aksi Indonesia untuk mengurangi emisi dan memperkuat ketahanan iklim,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebelum aksi mitigasi diarahkan ke pasar karbon, hubungannya dengan target nasional, baseline, serta hak-hak masyarakat harus dipastikan terlebih dahulu. Tujuannya agar peluang transaksi jangka pendek tidak mengorbankan komitmen iklim jangka panjang.
Perkuat SRUK untuk Cegah Klaim Ganda
Untuk menjaga integritas nilai karbon, pemerintah membangun arsitektur industri karbon yang menghubungkan target nasional dengan sistem regulasi, pemantauan, dan pengawasan ketat.
Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) menjadi kunci dalam pencatatan penerbitan, pengalihan, hingga pembatalan unit karbon. Sistem ini terintegrasi dengan mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV) untuk menjamin transparansi dan mencegah double counting.
“Teknologi dan platform digital terus dikembangkan. Namun teknologi hanya alat bantu tata kelola. Teknologi tidak bisa menggantikan metodologi yang valid, data aktivitas yang andal, maupun pengambilan keputusan yang akuntabel,” kata Jumhur.
Ekosistem Harus Jadi Prioritas
Jumhur juga menyoroti pentingnya integritas ekosistem. Hutan, gambut, mangrove, hingga padang lamun tidak boleh hanya dilihat sebagai sumber pasokan karbon. Ekosistem tersebut merupakan modal alam yang menopang keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat lokal.
“Suatu proyek tidak dapat dianggap sebagai solusi yang tahan lama jika menghasilkan klaim karbon tetapi merusak keanekaragaman hayati, melemahkan fungsi ekosistem, atau mengabaikan masyarakat,” katanya.
Karena itu, pemerintah mendorong pergeseran investasi dari kegiatan nature-negative menuju investasi nature-positive yang memulihkan dan mengelola alam secara berkelanjutan.
Menutup keterangannya, Jumhur menegaskan tolok ukur keberhasilan pasar karbon Indonesia bukan pada jumlah unit yang diterbitkan atau kecepatan transaksi.
“Keberhasilan ditentukan dari kebenaran aksi di lapangan, kredibilitas bukti, akuntabilitas lembaga, serta manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat dan lingkungan setempat,” pungkasnya.