Tangerang selatan, suararepublik.id— Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan untuk menyikapi temuan indikasi pemborosan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aksi ini menyoroti kenaikan anggaran tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Kamis (08/10/2026)
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Muhammad Nur Hidayat, menyampaikan bahwa berdasarkan kajian internal, KAMI menemukan adanya kenaikan anggaran yang cukup fantastis pada beberapa pos tunjangan DPRD Kota Tangerang Selatan.
”Temuan kami menunjukkan adanya kenaikan signifikan pada tunjangan kesejahteraan, transportasi, hingga perumahan, dengan nilai kenaikan berkisar antara Rp2 miliar hingga Rp5 miliar,” ujar Nur Hidayat
Ia juga mengkritik masih ditemukannya alokasi tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kota Tangsel, yang dinilai kontradiktif dengan kebijakan nasional. “Di tingkat DPR RI saja fasilitas rumah dinas sudah dihapuskan. Namun, di DPRD Kota Tangsel justru masih ada alokasi tunjangan perumahan,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, KAMI menyampaikan tiga tuntutan utama:
Evaluasi Anggaran Daerah: Mendesak Pemerintah Kota dan DPRD Kota Tangerang Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengalokasian anggaran daerah.
Transparansi Alokasi Tunjangan: Meminta pimpinan DPRD Kota Tangsel memberikan pertanggungjawaban terbuka atas besarnya alokasi tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses guna memastikan efektivitas penggunaannya.
Audit Independen: Mendesak pelaksanaan audit independen atas perencanaan serta pergeseran anggaran perjalanan dinas, serta menuntut pimpinan DPRD siap dievaluasi secara politik dan moral apabila gagal menunjukkan efisiensi anggaran.
Berdasarkan kajian dokumen APBD Kota Tangsel, KAMI menemukan pembengkakan signifikan pada dua pos utama yang mencapai sekitar Rp11,7 miliar.
Tunjangan kesejahteraan melonjak Rp6,555 miliar dari Rp19,660 miliar menjadi Rp26,215 miliar, dengan komponen tunjangan perumahan mendominasi hingga Rp25,917 miliar.
Sementara itu, tunjangan transportasi ikut terkerek naik Rp5,145 miliar dari Rp10,827 miliar menjadi Rp15,972 miliar.
Selain itu, terdapat alokasi tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp8,82 miliar dan tunjangan reses Rp2,205 miliar yang mekanisme perhitungannya dinilai tidak transparan.
Meskipun aksi sengaja digelar secara damai dengan perwakilan massa terbatas guna membuka ruang dialog, tidak ada satu pun perwakilan maupun pimpinan DPRD Kota Tangsel yang hadir menemui massa. Kedatangan KAMI hanya diterima oleh pengamanan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Atas ketidakhadiran perwakilan dewan tersebut, Nur Hidayat menegaskan bahwa KAMI akan menggalang aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar. “Karena tidak ada yang menemui kami sama sekali, selanjutnya kami akan menggelar aksi jilid dua dengan massa yang lebih banyak,” ungkapnya.
(Nuy)