Tangerang Selatan,Suararepublik.id— Persidangan sengketa lahan antara ahli waris Kong Sarun melawan pengembang PT Jaya Real Property Tbk (Bintaro Jaya) memanas. Kedua belah pihak saling mempertahankan argumen hukum masing-masing dalam agenda pemeriksaan setempat (sidang lapangan) di kawasan Parigi Lama, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Senin (9/11/2026).
Perkara perdata dengan Nomor 96/Pdt.G/2026/PN TNG tersebut melibatkan tujuh orang ahli waris sebagai pihak penggugat, yakni Kosasi bin Sarun, Sriwati binti Sarun, Jakaria bin Sarun, Nurjanah binti Sarun, dan Hermansyah bin Sarun.Ernawati binti Sarundan Dasuki Bin Sarun,
Sidang lapangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Said, didampingi Hakim Novita dari Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA.
Soroti Ketidakhadiran BPN
Sidang lapangan tersebut turut menjadi sorotan karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang dan BPN Kota Tangerang Selatan, yang berkedudukan sebagai Tergugat II dan Tergugat III, tidak hadir dalam pemeriksaan setempat.
Pihak BPN sebelumnya tercatat hadir pada awal persidangan dalam agenda penyampaian duplik. Namun, keterangan yang disampaikan dinilai oleh pihak penggugat belum memberikan kejelasan terkait pokok persoalan sengketa tanah tersebut.
Dalam kesempatan itu, perwakilan ahli waris, Darmawangsa, menyampaikan keberatan keras terhadap tindakan pemagaran lahan yang dilakukan pihak pengembang.
Ia menegaskan bahwa di atas tanah yang menjadi objek sengketa hingga saat ini masih terdapat gubuk serta tanaman yang digarap oleh petani lokal.
“Ahli waris memiliki alas hak sah berupa penetapan akta hibah yang bersumber dari Samuel De Meyer. Dokumen ini juga telah diperkuat melalui Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa. Keturunannya pun telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak sebelum tahun 1960, sehingga penyerahan hibah tersebut murni dan sah secara hukum,” ujar Darmawangsa di lokasi.
Darmawangsa juga mempertanyakan dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki PT Jaya Real Property.
Menurutnya, pihak pengembang perlu membuktikan secara terbuka dokumen yang menjadi dasar penerbitan HGB tersebut, termasuk kejelasan Akta Jual Beli (AJB) maupun dokumen pelepasan hak atas tanah.
Persoalkan Perbedaan Luas Tanah 14.000 Meter Persegi dan 2.300 Meter Persegi
Selain persoalan alas hak, pihak ahli waris juga menyoroti ketidaksesuaian data luas lahan yang menjadi perdebatan dalam perkara tersebut.
Pihak pengembang disebut mengklaim cakupan lahan seluas 14.000 meter persegi. Namun, menurut pihak penggugat, objek tanah yang secara nyata dipagari dan menjadi pokok sengketa hanya sekitar 2.300 meter persegi.
“Pihak pengembang mengklaim membeli tanah berdasarkan kompensasi penggantian tanah garapan senilai Rp15 juta. Padahal, garapan dan hak atas tanah adalah dua hal yang berbeda. Jika membeli tanah, tentu harus ada surat-surat resmi seperti AJB atau sertifikatnya,” tegas Darmawangsa.
Ia juga mendesak BPN agar menjalankan tugas secara transparan dan profesional dalam memberikan kejelasan mengenai riwayat serta dasar hukum penerbitan sertifikat tanah yang disengketakan.
Tanggapan Kuasa Hukum PT Jaya Real Property
Menanggapi keberatan pihak ahli waris, Yusriza Abdullah dari RFAP Law Office selaku kuasa hukum PT Jaya Real Property Tbk memberikan penjelasan mengenai kedudukan hukum kliennya dalam perkara perdata Nomor 96/Pdt.G/2026/PN TNG.
Yusriza menyatakan bahwa PT JRP telah melakukan pembebasan objek bidang tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Atas proses pembebasan tersebut, menurutnya, telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Jaya Real Property Tbk oleh Kantor Pertanahan yang berwenang pada tahun 1990.
“Secara fakta di lapangan, objek perkara tersebut sudah kami kuasai semenjak tahun 1990. Di atas bidang tanah tersebut telah berdiri plang kepemilikan dan pagar panel yang melingkari objek perkara semenjak dilakukannya pembebasan,” ungkap Yusriza.
Ia menjelaskan bahwa PT JRP telah menguasai objek perkara selama kurang lebih 36 tahun sebelum akhirnya dipersoalkan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang pada akhir tahun 2025.
Lebih lanjut, Yusriza menyebutkan bahwa tindakan ahli waris Sarun yang melakukan klaim sepihak dan memasuki area lahan milik JRP telah ditindaklanjuti dengan melayangkan somasi.
Karena somasi tersebut tidak diindahkan, pihak JRP kemudian melaporkan tindakan memasuki pekarangan tanpa izin kepada Kepolisian Resor Tangerang Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 257 ayat (1) dan (2) KUHP baru.
“Untuk selanjutnya, JRP menghormati segala proses dan upaya hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang,” pungkasnya.
Ketujuh penggugat tersebut secara bersama-sama memperjuangkan klaim hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata tersebut.
Menunggu Kejelasan Melalui Proses Persidangan
Pemeriksaan setempat atau sidang lapangan menjadi salah satu tahapan penting bagi majelis hakim untuk melihat secara langsung kondisi fisik objek tanah yang disengketakan.
Hasil pemeriksaan lapangan tersebut rencananya akan menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam proses persidangan berikutnya, termasuk penyusunan kesimpulan para pihak.
Dengan adanya dua versi klaim yang berbeda, yakni pihak ahli waris yang mendasarkan tuntutannya pada dokumen hibah dan pihak pengembang yang mendasarkan klaimnya pada HGB terbitan tahun 1990, pembuktian dokumen dan riwayat perolehan tanah menjadi hal penting untuk diperiksa di persidangan.
Kini, publik menantikan bagaimana majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menilai seluruh bukti, keterangan, serta fakta hukum yang diajukan kedua belah pihak dalam sengketa lahan di kawasan Parigi Lama, Pondok Aren, Tangerang Selatan tersebut.
(Nuy)