Jakarta, Suararepublik.id – Perdamaian antara pengacara Hotman Paris Hutapea dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dimediasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dinilai sarat paradoks.
Pemerhati pers Wilson Lalengke menyebut perdamaian itu bukan penyelesaian hukum biasa, melainkan pertunjukan bargaining power yang merugikan dunia pers.
“Perdamaian itu adalah paradoks yang cukup memalukan, baik bagi Hotman Paris maupun secara khusus bagi lembaga PWI,” ujar Wilson, Sabtu (1/8/2026).
Wilson menyoroti 4 poin penting:
1. Bargaining power timpang
Hotman Paris menggunakan posisi dan pengaruhnya untuk menekan pihak yang dirugikan agar mencabut laporan dengan dalih “damai itu indah”. Ini disebut sebagai pengerdilan makna keadilan.
2. Oportunisme elit PWI
Pimpinan PWI dinilai dekat dengan kekuasaan dan mengorbankan kehormatan anggotanya demi kepentingan elite.
3. Wartawan tetap jadi korban
Dengan penyelesaian “damai di balik meja”, wartawan akan terus rentan dilecehkan dan diintimidasi oleh pihak berkekuatan besar.
4. Intervensi politik DPR
Keterlibatan Dasco memperkuat posisi Hotman Paris. Seharusnya DPR fokus membela rakyat kecil, bukan memfasilitasi “kekebalan” bagi orang berkuasa.
Wilson mengutip teori Max Weber dan Michel Foucault. Ia menilai ketika hukum bisa diselesaikan lewat negosiasi elite, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai penegak keadilan.
Ia juga menyebut peristiwa ini mencederai Pancasila, khususnya Sila ke-5 tentang Keadilan Sosial.
“Perdamaian sejati tidak lahir dari intimidasi daya tawar maupun panggung politik transaksional. Jurnalis butuh perlindungan hukum yang hakiki, bukan kompromi elite,” tegasnya.
(Red)