Jakarta, Suararepublik.id – Ketidaksesuaian data desil atau pengelompokkan tingkat ekonomi masyarakat dengan kondisi nyata menuai protes dari kalangan masyarakat bawah. Salah satunya, Sri Ningsih (48), seorang ibu rumah tangga asal Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.
Ia terpaksa menelan pil pahit lantaran seluruh bantuan sosialnya dicabut karena sistem tiba-tiba mencatat keluarganya masuk dalam kategori Desil 6.
Bansosnya dicabut karena tiba-tiba keluarganya tercatat memiliki aset senilai Rp 1 miliar di sistem Kementerian Sosial RI, padahal sang suami hanya bekerja sebagai pengemudi ojek online.
“Bulan ini nih saya dipanggil ke sekolahan anak saya, katanya saya sekarang masuk Desil 6, punya aset Rp 1 miliar. Udah diverifikasi sama sekolahan. Jadi KJP (Kartu Jakarta Pintar) anak saya sekarang dicabut, diputus, udah enggak bisa,” kata Sri saat ditemui dalam aksi unjuk rasa di Gedung Kemensos RI, Kamis (17/9/2026).
Sri sangat terkejut dan sempat lemas saat pihak sekolah menyampaikan bantuan pendidikan anaknya dicabut.
Ia tak pernah tahu dari mana asal data bahwa keluarganya memiliki aset senilai miliaran rupiah.
Sementara, kata Sri, keluarganya hanya tinggal di sebuah rumah petak sederhana di kawasan padat penduduk Kalibaru yang disebut masih kumuh.
“Padahal boro-boro, kalau saya punya aset Rp 1 miliar saya enggak mungkin anak saya disekolahin di sini, kan saya ngomong begitu. Rumah saya aja di Kalibaru, saya cari rumah mewah pasti kalau uang segitu,” ucap Sri.
Menurut Sri, sang suami yang sehari-hari mencari nafkah di jalanan pun kebingungan saat disebut memiliki aset senilai miliaran rupiah.
Padahal, pendapatan suaminya sangat tidak menentu dan hanya cukup untuk menambal kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kalau ngojek itu kan nggak nentu. Kadang-kadang ya, minimal Rp 100.000 juga itu kan kadang-kadang buat beli bensin, buat makan,” tuturnya.
Kalau kata suami saya, kalau emang ada (aset) Rp 1 miliar mah ngapain butuh KJP, ngapain nyari sekolah gratis, enggak masuk akal,” sambung dia.
Pendidikan anak terancam Akibat perubahan desil yang mendadak ini, pendidikan kedua anak Sri Ningsih menjadi terancam.
Anak pertamanya yang duduk di bangku lelaa 2 SMA dan anak keduanya yang masih kelas 4 SD kini tidak lagi menerima dana KJP.
Sri pun berharap pemerintah tidak sekadar berpatokan pada sistem komputer yang kerap tidak sesuai fakta. Menurutnya, pemerintah harus turun ke lapangan dan benar-benar melihat realitas kemiskinan warga di lapangan yang kesulitan untuk bertahan hidup,” pungkasnya.
(Tto)