Kota Bekasi, Suararepublik.id – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyiapkan langkah baru untuk memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Mulai Januari 2027, Tri berencana berkantor secara langsung di sejumlah lingkungan Rukun Warga (RW) di Kota Bekasi.
Rencana tersebut disampaikan Tri saat menghadiri Forum Dialog Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia di RW 24, Kemang Pratama, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu.
Tri mengatakan, kehadiran pemerintah secara langsung di lingkungan warga diperlukan agar berbagai persoalan yang terjadi di tingkat RW dapat diketahui secara lebih konkret. Dengan begitu, kebijakan pembangunan diharapkan tidak hanya berdasarkan perencanaan dari pemerintah, tetapi juga menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
“Mulai Januari 2027, saya berencana berkantor di RW-RW. Kita ingin melihat, mendengar dan mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai pemerintah membuat program, tetapi ternyata tidak menjawab persoalan yang dihadapi warga,” ujar Tri, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, kondisi dan kebutuhan setiap wilayah tidak selalu sama. Ada RW yang membutuhkan perbaikan infrastruktur lingkungan, sementara wilayah lainnya lebih membutuhkan dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, Tri menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga tingkat lingkungan. Ia menyebut pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari semangat program Lingkar Keren atau Lingkungan Masyarakat Kota Bekasi Keren.
Program Lingkar Keren mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta untuk setiap RW. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Melalui Lingkar Keren, kita ingin memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Setiap RW memiliki kebutuhan dan persoalan yang berbeda. Karena itu, anggaran yang tersedia harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan warga,” katanya.
Tri menilai pengurus RW memiliki peran penting dalam menentukan prioritas pembangunan. Sebab, pengurus RW merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mengetahui persoalan yang muncul sehari-hari.
“Ketua RW harus tahu apa yang sedang dihadapi warganya. Apakah jalan lingkungannya perlu diperbaiki, apakah saluran airnya bermasalah, atau apakah masyarakatnya membutuhkan ruang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan pemberdayaan. Kita ingin kebutuhan itu dibicarakan dan dicarikan solusinya bersama,” ungkapnya.
Selain pembangunan fisik, Tri juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan lingkungan. Menurutnya, program pemerintah akan lebih optimal apabila diikuti dengan partisipasi aktif warga dan semangat gotong royong.
Hal itu juga dikaitkan Tri dengan implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan semangat persatuan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan formal, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan dan sesama warga.
“Gotong royong harus kita hidupkan dalam tindakan nyata. Ketika warga ikut menjaga lingkungan, terlibat dalam pembangunan, dan peduli terhadap persoalan tetangganya, di situlah nilai kebangsaan hadir dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Melalui rencana berkantor di lingkungan RW, Tri berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat semakin dekat. Aspirasi yang diperoleh secara langsung nantinya diharapkan menjadi bahan dalam menentukan prioritas pembangunan di masing-masing wilayah.
“Prinsipnya sederhana, kita datang, kita dengarkan, kita lihat persoalannya, lalu kita cari jalan keluarnya. Pembangunan harus dirasakan masyarakat sampai ke lingkungan tempat mereka tinggal,” pungkas Tri.
(Red)